AGRARIA.TODAY – Agenda pertama kunjungan kerja Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo ke Provinsi Jawa Tengah, Kamis 9 Maret 2023 pada pukul 09.30 WIB, meninjau panen raya padi dan berdialog dengan petani di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.
Turut mendampingi Presiden, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa saat ini pemerintah tengah menghitung harga pokok pemerintah (HPP) gabah dan beras menyusul turunnya harga gabah kering panen (GKP) seiring dengan panen raya yang dilakukan di sejumlah wilayah di tanah air.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Joko Widodo usai menyaksikan panen raya padi, di Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (09/03/2023).
“Ini di banyak provinsi kan baru panen raya. Dan, tadi saya menanyakan langsung kepada para petani bahwa GKP (gabah kering panen)-nya jatuh di harga Rp4.200, memang terlalu rendah. Sehingga pemerintah ini sedang menghitung dan nanti segera diumumkan oleh Badan Pangan Nasional, harga GKP-nya ini harusnya berapa,” ujar Presiden.
Presiden menyampaikan, dalam menetapkan harga tersebut pemerintah memperhatikan biaya setiap komponen produksi, mulai dari sewa lahan, pupuk, dan lainnya.
“Kita punya hitung-hitungan cost dalam setiap komponen berproduksi beras ini sudah kelihatan semuanya, baik mengenai sewa lahan, pupuk, bibitnya, dan lain-lainnya, sudah ketemu,” ujarnya.
Dengan perhitungan tersebut, Presiden mengharapkan harga di tingkat petani, pedagang, hingga konsumen dapat berada pada posisi yang wajar.
“Kita harapkan harga gabah di petani itu wajar, harga beras di pedagang itu wajar, harga pembelian beras oleh masyarakat juga pada posisi yang wajar. Semuanya mendapatkan manfaat dan keuntungan dari perhitungan itu,” ujarnya.
Terkait ketersediaan pupuk yang sering dikeluhkan para petani, Kepala Negara menyampaikan bahwa pemerintah terus berupaya untuk mendorong produksi pupuk dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan pada produk impor.
“Kita tahu kebutuhan pupuk secara nasional itu kurang lebih 13 juta ton, pabrik-pabrik industri pupuk kita memproduksi baru 3,5 juta ton, dan kemarin tambah di Pupuk Iskandar Muda 570 ribu ton, ada tambahan,” ujarnya.
Presiden juga mengakui adanya kendala dalam rantai pasok pupuk secara global yang dipicu oleh perang antara Rusia dan Ukraina.
“Memang kita masih kurang pupuknya. Ini yang nanti akan segera kita usahakan. Tapi kita juga semua harus tahu tempat bahan baku maupun produksi pupuk ini baru perang, itu Rusia dan Ukraina,” tandasnya.