Terkini AgrariaTingkatkan PAD, Mendagri: DPRD Harus Jeli Menggali Potensi Daerah

Tingkatkan PAD, Mendagri: DPRD Harus Jeli Menggali Potensi Daerah

AGRARIA.TODAY – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, Dewan Perwakilan Rakyat Darah (DPRD) harus jeli menggali potensi daerah masing-masing untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagaimana prinsip ekonomi, Mendagri meminta agar pendapatan harus lebih besar daripada belanja. Hal ini khususnya perlu dipikirkan oleh kepala daerah sekaligus pimpinan dan anggota DPRD.

“Baik kepala daerah dan stafnya, DPRD dan anggotanya yang mulia, semua harus berpikir bagaimana caranya agar menggali potensi daerah masing-masing untuk mendapatkan pendapatan yang maksimal tanpa memberatkan rakyat,” katanya dalam Silaturahmi Nasional (Silatnas) Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) dan Workshop Nasional 2023 di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (6/3/2023).

Mendagri mencontohkan, peningkatan PAD bisa dilakukan salah satunya dengan memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini sebagaimana yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memberikan kemudahan perizinan dan bantuan subsidi transportasi bagi UMKM, sehingga PAD turut meningkat.

Baca juga  Menjelang Libur Lebaran, Menteri Nusron Umumkan Kantor Pertanahan Tetap Buka Layani Masyarakat

“Bagaimana untuk memperkuat pendapatan melalui upaya memperkuat PAD, jangan tergantung (pemerintah pusat). Daerah-daerah pemekaran terutama. Pemekaran sebagai bagian dari otonomi daerah berguna untuk mempercepat pembangunan sekaligus juga pemerataan,” tuturnya.

Tak kalah penting, Mendagri meminta pimpinan dan anggota DPRD bekerja sama dengan kepala daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. DPRD dan pemerintah kabupaten khususnya diminta untuk lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan partai atau golongan.

“Nah mohonlah antara bupati dengan DPRD memiliki kesamaan visi kalau untuk bangsa, kalau untuk masalah power struggle politik itu another matter, itu adalah dinamika dari bagian demokrasi, tapi kalau bicara untuk bangsa negara, itu namanya politik negara, bedakan,” tegasnya.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...