Terkini AgrariaKantor Pertanahan Kabupaten Badung Terapkan ZI untuk Tingkatkan Layanan Pertanahan

Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Terapkan ZI untuk Tingkatkan Layanan Pertanahan

Badung – Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan bagi Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat dan komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Di sela agenda Menteri ATR/BPN yang menghadiri acara Global Business Summit Federation International des Administratur de Bien-conselis Immobiliers (FIABCI) di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Sofyan A. Djalil menyempatkan diri untuk mengunjungi Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.

“Kantor Pertanahan Kabupaten Badung telah menerapkan ZI,” ujar Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Samsul Bahri saat ditemui oleh Tim Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) dikantornya, Jumat (7/12).

Samsul Bahri mengungkapkan bahwa ZI ini memang baru mereka terapkan pada tahun ini. Namun, ia mengatakan bahwa ini diterapkan agar setiap jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Badung memiliki komitmen untuk meningkatkan pelayanan.

Baca juga  Pahami Dulu RUU Pertanahan

“Awalnya, saya menyampaikan agar setiap jajaran bekerja secara disiplin serta taat aturan,” kata Samsul Bahri. Dua hal ini, menurutnya, merupakan cikal bakal dari ZI.

Samsul Bahri mengungkapkan lebih lanjut bahwa dengan menerapkan ZI, dapat mempermudah dalam pembagian tugas serta menciptakan komunikasi yang baik diantara para pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.

Lebih lanjut, Samsul Bahri mengatakan bahwa Kantor Pertanahan yang ia pimpin saat ini sedang membangun sistem untuk menunjang Online Single Submission (OSS). “Salah satunya dengan membuat peta desa lengkap,” ujarnya.

Samsul Bahri membeberkan bahwa jajarannya telah memberikan ekspose terkait peta desa lengkap ini dihadapan Direktorat Jenderal (Ditjen) Infrastruktur Keagrariaan (IK). “Kami telah presentasi di depan Pak Dirjen IK, namun masih menunggu petunjuk teknis terkait peta lengkap,” kata Samsul Bahri.

Tidak hanya lingkungan internal Kementerian ATR/BPN, Samsul Bahri mengungkapkan bahwa pihaknya telah mempresentasikan peta desa lengkap yang mereka miliki di depan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. “Mereka mengapresiasi hasil kerja kami,” pungkas Samsul Bahri (RH/PB)

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...