Terkini AgrariaDukung Perencanaan Pembangunan Berkualitas, Kemendagri Dorong Pemda Manfaatkan Data SIPD

Dukung Perencanaan Pembangunan Berkualitas, Kemendagri Dorong Pemda Manfaatkan Data SIPD

AGRARIA.TODAY – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah (Pemda) memanfaatkan data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk mendukung proses perencanaan pembangunan. Hal ini penting dilakukan agar perencanaan pembangunan daerah lebih berkualitas. Karena itu, pemanfaatan SIPD perlu dioptimalkan.

Pesan itu disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo saat memberi arahan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2023 dan Penganugerahan Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) Digital Leadership Government Award 2022 di Ballrom Flores Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (28/2/2023).

Wempi menjelaskan, Sistem Informasi Pembangunan Daerah merupakan salah satu bagian yang termuat dalam SIPD. Dia mengatakan, saat ini telah dikembangkan fitur integrasi keseluruhan proses perencanaan pembangunan. Fitur ini salah satunya membantu penyusunan Statistik Sektoral Daerah atau e-Walidata. Hal itu dapat menjadi bahan masukan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Baca juga  Memasuki Hari ke-5 Pascagempa M6,1, Lebih dari 14.000 Warga Mengungsi

“Yang selanjutnya sebagai bahan masukan di dalam data perencanaan pembangunan daerah, untuk diolah sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah,” ujar Wempi.

Hasil statistik sektoral dan pengolahan data tersebut dapat menjadi informasi kondisi awal dalam menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, sekaligus bahan pertimbangan intervensi dan target pembangunan daerah. “Terakhir, hasil dari keseluruhan proses tersebut akan menjadi suatu analisis dan profil pembangunan daerah yang akan diinformasikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Di lain sisi, lanjut Wamendagri, penyelenggaraan pembangunan di tingkat pusat maupun daerah perlu memperhatikan perkembangan berbagai kebijakan dan isu nasional maupun global yang mempengaruhi upaya-upaya pencapaian target. Hal ini misalnya persoalan inflasi yang dialami banyak negara termasuk Indonesia yang perlu menjadi perhatian. Saat ini kondisi inflasi di Indonesia berada di angka 5,28 persen yang masuk dalam kategori ringan.

Baca juga  Mendagri Jelaskan Pembentukan DOB Akan Pacu Pelayanan Publik Lebih Baik

“Kondisi ini tentu secara optimis dapat kita perbaiki dan tingkatkan dengan didukung oleh petumbuhan ekonomi yang menunjukkan peningkatan,” tandasnya.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...