Terkini AgrariaWamendagri Tekankan Keberhasilan Pembangunan Nasional Tak Lepas dari Kinerja Pemda

Wamendagri Tekankan Keberhasilan Pembangunan Nasional Tak Lepas dari Kinerja Pemda

AGRARIA.TODAY – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menekankan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tak lepas dari kinerja di tingkat daerah. Hal itu ditegaskannya saat memberi arahan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2023 dan Penganugerahan Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) Digital Leadership Government Award 2022 di Ballrom Flores Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (28/2/2023).

“Hal tersebut sejalan dengan arahan Bapak Presiden bahwa pembangunan tidak lagi terpusat di perkotaan, melainkan harus dilakukan menyebar di seluruh pelosok Indonesia,” ujar Wempi.

Salah satu komitmen pemerintah dalam mendukung pembangunan di daerah yakni dengan membangun Indonesia dari pinggiran melalui penguatan daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Baca juga  DWP Kemendagri Dukung Pemulihan Kesehatan Mental dan Ekonomi di Masa Pandemi

Dia menjelaskan, sebagaimana amanat Pasal 258 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembangunan daerah memiliki beberapa tujuan. Hal itu di antaranya meningkatkan dan memeratakan pendapatan masyarakat; meningkatkan dan memeratakan kesempatan kerja; meningkatkan dan memeratakan lapangan berusaha; meningkatkan dan memeratakan akses maupun kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Lebih lanjut Wempi mengatakan, untuk mencapai target pembangunan nasional, diperlukan koordinasi secara efektif antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (Pemda). Ini untuk menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional. Karenanya, pencapaian target pembangunan nasional pun harus dilakukan bersama dengan dukungan dan komitmen semua tingkat pemerintahan sesuai kewenangannya.

“Oleh karena itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui forum Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan ini dilaksanakan untuk mewujudkan hal tersebut dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional,” jelasnya.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...