AGRARIA.TODAY – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) terkait dengan arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tahun 2023.
Setidaknya ada beberapa poin yang disampaikan oleh Presiden pada Rakernas APPSI yang digelar di Ballikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) pada 23 Februari 2023. Poin tersebut terdiri dari peningkatan konsumsi dan belanja masyarakat, hilirisasi produk, ketersediaan pangan, belanja produk dalam negeri, dan peningkatan iklim investasi.
Mendagri menyampaikan hal tersebut saat memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (27/2/2023).
“Pada rapat tersebut Bapak Presiden menekankan beberapa hal, terutama adalah peningkatan konsumsi dan belanja masyarakat pasca-PPKM. Pasca-PPKM ini dicabut, (Presiden) menghendaki agar kecepatan atau speed untuk pembangunan atau program-program itu digenjot agar konsumsi dan belanja masyarakat meningkatkan dan ekonomi akan bergulir lebih baik,” katanya.
Terkait dengan poin peningkatan konsumsi dan belanja, sebagaimana arahan Presiden, Mendagri menekankan agar Pemda bisa meningkatkan ekonomi dengan mendukung kegiatan-kegiatan seni dan olahraga. Selain itu mempermudah perizinan kegiatan-kegiatan seni dan olahraga dengan tetap memperhatikan aspek keamanan.
Poin berikutnya yang disampaikan Mendagri yakni mengenai hilirisasi produk.
“Kemudian kita mendukung hilirisasi produk tidak hanya di bidang tambang, tapi juga di bidang perikanan. Dari hanya menjual ikan perlu didorong oleh kepala daerah-kepala daerah, investasi baik dalam negeri maupun luar negeri yang bisa melakukan produksi hilirisasi perikanan,” ujarnya.
Mendagri melanjutkan, ihwal poin ketersediaan pangan, dirinya menyampaikan agar Pemda terus menjaga keterjangkauan barang dan harga di masyarakat. Pemda diminta untuk melakukan monitoring komoditas pangan, melakukan pengecekan langsung ke lapangan, menjalin kerja sama dengan daerah yang surplus komoditas, hingga memberikan subsidi transportasi pada para pelaku usaha.
“Kalau tidak bisa kepala daerahnya, paling tidak tugaskanlah kepala dinas perdagangan misalnya, Satgas Pangan untuk mengecek langsung, karena Beliau (Presiden) mengecek langsung harga-harga itu, hafal betul Beliau. Ini artinya masalah inflasi menjadi atensi Beliau terus dan Beliau meminta untuk kepada saya untuk melanjutkan rapat-rapat koordinasi seperti ini, karena sangat bermanfaat,” terangnya.
Mendagri menyampaikan terkait dengan penggunaan produk dalam negeri Pemda perlu menganggarkan 40 persen dari anggaran belanja barang dan jasa. Kemendagri telah berkoordinasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk melakukan rapat koordinasi secara hybrid mengenai evaluasi pembelian produk dalam negeri oleh daerah.
Kemudian Mendagri menyinggung peningkatan iklim investasi yang berhubungan dengan perizinan. Sesuai arahan Presiden, Mendagri meminta Pemda untuk menyederhanakan perizinan berusaha dan membuat sistem yang terbebas dari penyuapan (korupsi).
“Tarik menarik antara daerah dengan legislatif di daerah termasuk juga legislatif tingkat pusat, nah ini melibatkan sistem politik, tapi intinya adalah investasi di daerah terutama adalah perizinan berusaha (dipermudah),” tandasnya.