Terkini AgrariaSekjen Kemendagri Minta ASN Jalankan Fungsi Pemerintahan

Sekjen Kemendagri Minta ASN Jalankan Fungsi Pemerintahan

AGRARIA.TODAY – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) menjalankan fungsi pemerintahan. Hal itu disampaikannya saat memberi arahan sekaligus membuka acara Silaturahmi Nasional Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) Angkatan XXV bertajuk “Aksi Pencegahan Korupsi & Penegakan Integritas untuk Mewujudkan Netralitas ASN”, di Hotel Oasis Amir Jakarta, Rabu (22/2/2023).

Suhajar menjelaskan, fungsi pemerintahan tersebut meliputi pelayanan yang mampu memberikan rasa keadilan. Kemudian fungsi pembangunan yang harus berdampak terhadap kesejahteraan. Berikutnya fungsi pemberdayaan yang bertujuan untuk membangun kemandirian. Selanjutnya adalah fungsi regulasi yang berujung menciptakan ketertiban.

“Inti dari keempat fungsi pemerintahan ini sesungguhnya adalah pelayanan. Pembangunan itu juga pelayanan, pengaturan itu adalah pelayanan, itulah yang dimaksud Bapak Presiden tugas kita ini adalah melayani,” tegasnya.

Baca juga  Serahkan 811 Sertipikat Konsolidasi Tanah di Parangtritis, Menteri ATR/Kepala BPN: Manfaatkan, Gunakan Sebaik-baiknya

Suhajar menegaskan, Presiden meminta ASN agar memiliki budaya kerja BerAKHLAK dalam menjalankan tugasnya. BerAKHLAK merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Sejalan dengan itu, lanjut Suhajar, apa pun jabatan yang diemban masing-masing ASN, tugas utamanya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. ASN juga perlu memahami kondisi masyarakat saat ini yang lebih beragam dan didominasi oleh generasi milenial dan generasi Z. Padahal kebanyakan ASN yang menduduki jabatan tinggi berasal dari generasi X dan baby boomers. Karena itu, memahami kemauan masyarakat yang berasal dari generasi berbeda tersebut menjadi tantangan yang perlu dihadapi.

“Mari kita beri akses generasi di bawah kita ini untuk melakukan proses-proses pelayanan pemerintahan ini menurut keinginan generasi mereka,” ujarnya.

Lebih lanjut Suhajar menjelaskan, pelayanan yang dikehendaki rakyat saat ini adalah yang efisien, efektif, murah, sederhana, dan cepat. Mengubah pemerintahan menjadi organisasi pelayanan publik juga membuat sejumlah negara lebih cepat maju dibanding negara lainnya.

Baca juga  Usaha Berkelanjutan Kementerian ATR/BPN Daftarkan Tanah di Indonesia Melalui Program PTSL

“Kuncinya adalah memuliakan efisiensi,” tandasnya.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...