Terkini AgrariaKepala BSKDN Minta Pemprov Bali Kembangkan Inovasi Frugal yang Berkualitas

Kepala BSKDN Minta Pemprov Bali Kembangkan Inovasi Frugal yang Berkualitas

AGRARIA.TODAY – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk mengembangkan inovasi frugal. Inovasi tersebut dikenal dengan menekankan adanya produk yang murah namun berkualitas. Pesan ini disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat melakukan kunjungan kerja ke Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Bali, Senin (20/2/2023).

Dalam arahannya, Yusharto mengatakan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cenderung cepat menuntut organisasi perangkat daerah (OPD) di setiap wilayah untuk memiliki semangat mengembangkan inovasi frugal. Inovasi ini memerlukan keahlian dalam bidang desain teknologi, aplikasi teknologi, manajemen, hingga pemasaran.

“Inovasi tidak berarti harus selalu berkaitan dengan sesuatu yang mewah dan mahal, justru bagaimana caranya inovasi itu dapat dijangkau oleh masyarakat luas dan terasa manfaatnya,” ungkap Yusharto.

Baca juga  Menteri Nusron Bicara Soal Pertanahan dan Tata Ruang di Orientasi Kepemimpinan Kepala Daerah Gelombang II: Kolaborasi dengan Pemda Mutlak

Yusharto menyebutkan, berdasarkan pelaporan inovasi daerah tahun 2022, Provinsi Bali mengalami sejumlah peningkatan pada aspek ranking indeks, jumlah inovasi yang dilaporkan, dan peningkatan kualitas inovasinya. Dia mengatakan, salah satu upaya yang perlu dilakukan Pemprov Bali untuk menjaga keberlangsungan ekosistem inovasi adalah dengan terus meningkatkan jumlah inovasi pada tiap urusan.

Dalam kesempatan itu, Yusharto turut mengapresiasi pencapaian inovasi di Provinsi Bali. Dia berharap Pemprov Bali dapat mempertahankan pencapaian tersebut hingga tahun-tahun berikutnya. “Kami harap inovasi di Provinsi Bali kian meningkat setiap tahunnya,” ungkapnya.

Yusharto menuturkan, ada banyak cara yang dapat dilakukan Pemprov Bali untuk mempertahankan inovasi. Dirinya menyebutkan, Pemprov Bali perlu mulai memperhatikan tingkat kematangan pada satiap inovasinya, sehingga nilai indeks inovasinya makin meningkat.

“Pastikan keterisian indikator Satuan Inovasi Daerah (SID) telah dipenuhi dengan baik, ada sekitar 20 indikator yang harus diisi dengan skor maksimal kematangan 111,” pungkasnya.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...