AGRARIA.TODAY – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menghadiri acara Entry Meeting atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah di Auditorium Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kamis (9/2/2023). Dalam acara tersebut, Mendagri menegaskan dukungannya terhadap langkah-langkah dan kegiatan yang dilakukan BPK sebagai otoritas negara dalam memeriksa pengelolaan keuangan negara.
“Kami sangat menghormati dan sangat mendukung kegiatan yang akan berlanjut dalam waktu yang relatif cukup lama, yang akan turun ke K/L, K/L, maupun ke pemerintah daerah,” ujarnya
Lebih lanjut, Mendagri juga menyampaikan apresiasinya kepada jajaran BPK dan sejumlah pemerintah daerah (Pemda). Pasalnya, banyak daerah yang telah mendapatkan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Terlepas dari sejumlah daerah lainnya yang masih perlu berbenah, Mendagri menilai dengan banyaknya Pemda yang memperoleh opini WTP menunjukkan kinerja daerah semakin baik.
“Tentu harapan kami, harapan kita semua, semuanya nanti dapat InsyaAllah opininya Wajar Tanpa Pengecualian,” ungkap Mendagri.
Dirinya menambahkan, sebagai pembina dan pengawas jalannya pemerintahan daerah, Mendagri cukup memahami dinamika yang dialami Pemda. Hal ini terutama berkaitan dengan pengelolaan anggaran baik dari pendapatan maupun belanja. Apalagi, saat pandemi Covid-19 masih belum terkendali, tantangan yang dialami daerah kian terasa.
Karena itu, Mendagri menegaskan kembali kepada daerah agar betul-betul berkomitmen dalam menjalankan pemerintahan. Dia meminta daerah berperan layaknya kepala rumah tangga yang bertanggung jawab atas pendapatan dan belanja anggaran. Dengan optimalisasi pengelolaan anggaran, secara tidak langsung akan mendorong kelancaran program Pemda.
“Kalau seandainya pendapatan banyak, maka otomatis dia bisa membuat program, mengeksekusi program, apalagi bisa mencapai di atas target. Dan rata-rata di tahun kemarin data Kemendagri lumayan bisa mencapai rata-rata 96 persen pendapatan, ada yang juga lebih dari 100 persen,” jelasnya.
Mendagri berharap, realisasi belanja daerah juga dapat ditingkatkan. Sebab, dengan realisasi belanja yang maksimal akan memperkuat daya beli masyarakat. “Ini fungsinya adalah untuk memperkuat daya beli masyarakat. Jika ada uang yang beredar bisa memperkuat konsumsi rumah tangga,” pungkasnya.