Terkini AgrariaPetani dan UMKM Di Kota Payakumbuh Bisa Beli Bio Solar Bersubsidi Pakai...

Petani dan UMKM Di Kota Payakumbuh Bisa Beli Bio Solar Bersubsidi Pakai Surat Rekomendasi Dinas

PAYAKUMBUH | Agraria.today — Petani dan UMKM di Kota Payakumbuh mendapat angin segar untuk dapat membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bio solar bersubsidi.
Hal ini diketahui saat Pemerintah Kota Payakumbuh memfasilitasi sosialisasi minyak bersubsidi untuk petani dan UMKM yang dilaksanakan oleh Pertamina di kantor wali kota, Selasa (13/12).
Hadir Penjabat Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda yang diwakili oleh Asisten II Elzadaswarman, Kabag Perekonomian Arif Siswandi, Sales Branch Manager Pertamina Sumbar Rayon IV Muhammad Yudistira, Camat, perwakilan pengusaha SPBU, ketua kelompok tani dan perwakilan UMKM di Kota Payakumbuh.
Dalam kegiatan ini, dijelaskan bagi kelompok tani dan UMKM terlebih dahulu harus mendapatkan surat rekomendasi membeli BBM bersubsidi dari dinas terkait. Barulah nanti mereka dapat melakukan pendaftaran Program Subsidi Tepat melalui SPBU setempat. Setelah statusnya terdaftar, mereka bisa membeli BBM bersubsidi.
Sales Branch Manager Pertamina Sumbar Rayon IV Muhammad Yudistira menyampaikan skema ini dibuat sederhana, petani dan UMKM yang ingin membeli BBM bersubsidi menunjukkan surat rekomendasi kepada petugas SPBU, nanti akan dicek NIKnya apakah sama dengan yang terdaftar di sistem.
“Surat rekomendasinya kita didigitalisasi, nanti akan terlihat NIK mereka. Apabila ada SPBU yang tidak melayani masyarakat yang sudah memiliki surat rekomendasi, maka laporkan dan akan ditindak,” ujarnya.
Di samping itu, Yushistira juga menambahkan, ada sebelas daerah di Indonesia dipilih untuk menjalankan uji coba pembelian biosolar subsidi menggunakan QR kode. Salah satu daerah yang mulai uji coba pembelian solar menggunakan QR code adalah Payakumbuh, Sumatra Barat. Daerah lainnya adalah Pandeglang, Ciamis, Kuningan, Jepara, Cilacap, Wonogiri, Mojokerto, Kediri, Lumajang, dan Banjarmasin.
“Sistem baru ini dibuat agar minyak bersubsidi tepat sasaran,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten II Elzadaswarman berharap agar penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran, memang selama ini banyak keluhan, diperlukan skema bagaimana pembelian BBM bersubsidi dapat menjangkau targetnya.
“Kami mendukung program ini, meski baru untuk bio solar, kalau bisa pembelian BBM pertalite pun dapat diberlakukan skema serupa,” pungkasnya.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...