Terkini AgrariaDengan GEMAPATAS, 1 Juta Patok untuk Indonesia Dicanangkan di 33 Provinsi secara...

Dengan GEMAPATAS, 1 Juta Patok untuk Indonesia Dicanangkan di 33 Provinsi secara Serentak

AGRARIA.TODAY – Sebagai upaya mempercepat tercapainya target pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencanangkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) sebanyak 1 Juta Patok Batas secara serentak. GEMAPATAS dilaksanakan di 33 provinsi yang pelaksanaannya berpusat di Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah.

Dipukulnya kentungan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto menjadi tanda dimulainya GEMAPATAS di seluruh Indonesia. Selanjutnya, ia menyaksikan secara langsung pemasangan patok batas bidang tanah di Cilacap, tepatnya di Lapangan Doplang, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, pada Jumat (03/02/2023). Sedikitnya 50.000 patok batas bidang tanah akan dipasang di Kabupaten Cilacap dari target keseluruhan di Jawa Tengah sebanyak 240.000 patok. Patok batas bidang tanah tersebut dipasang oleh masing-masing pemilik tanah.

Kegiatan dilanjutkan dengan menyaksikan secara virtual pelaksanaan GEMAPATAS di ke-33 provinsi, termasuk lima provinsi perbatasan terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus dijaga dan dilindungi bersama, di antaranya Provinsi Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Hadi Tjahjanto juga menyapa melalui dialog interaktif dengan masyarakat di lima provinsi tersebut.

Menteri ATR/Kepala BPN dalam sambutannya menuturkan, pemasangan patok batas bidang tanah dapat mempercepat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dengan dipasangnya patok, masyarakat yang memiliki tanah juga mengetahui persis batas bidang tanahnya sehingga tidak terjadi cekcok dengan tetangga. “Jangankan dengan tetangga, dengan saudara sendiri kalau masalah batas tanah bisa cekcok. Oleh sebab itu, dengan GEMAPATAS yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan dapat mereduksi permasalahan pertanahan. Tidak ada yang cekcok lagi, tidak ada yang mencaplok tanah lagi,” sebutnya.

Baca juga  BPPT harap Indonesia tidak hanya jadi pasar kendaraan listrik

Dengan terselenggaranya GEMAPATAS secara serentak di 33 provinsi, Menteri ATR/Kepala BPN mengutarakan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang terlibat seperti pemerintah daerah, Kantor Wilayah BPN Provinsi, hingga Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. “Terima kasih kepada para pejabat di 33 provinsi yang telah melaksanakan pemasangan patok serentak. Saya harapkan ini bisa dilakukan secara berkesinambungan sehingga target 126 juta bidang bisa terealisasi. Kalau sudah maka tidak ada yang namanya mafia tanah,” lanjut Hadi Tjahjanto.

Pada saat yang sama, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR), Virgo Eresta Jaya menyampaikan, kunci sukses dari PTSL adalah peran aktif dari masyarakat, yang salah satu bentuknya adalah dengan pemasangan tanda batas. Manfaat dari pemasangan patok itu sendiri, dikatakan Virgo Eresta Jaya selain mempermudah petugas ukur dalam mengumpulkan data fisik, masyarakat juga dapat menjaga fisik bidang tanahnya. “Kami semua berharap gema dan gaung GEMAPATAS terus membahana,” ucap Dirjen SPPR.

Baca juga  Mitigasi Partisipatif, Cara BNPB Kurangi Karhutla di Jambi

Mewakili Gubernur Jawa Tengah, Pj. Bupati Cilacap, Yunita Dyah Suminar dalam sambutannya mengajak masyarakat Jawa Tengah setelah melakukan pemasangan patok, ia harap ke depan langsung melakukan pengurusan pertanahan sendiri tanpa menguasakan kepada orang lain. Menurutnya, hal ini dilakukan untuk menghindari penipuan terkait sertipikat tanah. “Ayo masyarakat Jawa Tengah, kita pasang patok di tanah yang kita miliki, jangan memasang patok di tanah tetangganya,” gurau Yunita Dyah Suminar.

Dalam kesempatan ini juga disampaikan penganugerahan Rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) kepada Menteri ATR/Kepala BPN dengan tajuk “Pemasangan Patok Batas Bidang Tanah dengan Jumlah Terbanyak”. Apresiasi ini disampaikan karena untuk pertama kalinya patok batas tanah dipasang secara serentak dan terbanyak di seluruh wilayah Indonesia.

Hadir dalam kegiatan tersebut, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Dwi Purnama; dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, Karsono. (LS/PHAL)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...