Terkini AgrariaKementerian ATR/BPN Targetkan PTSL-PM Fase VI yang Cepat dan Terukur

Kementerian ATR/BPN Targetkan PTSL-PM Fase VI yang Cepat dan Terukur

AGRARIA.TODAY – Seiring akan dilaksanakannya kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap-Partisipasi Masyarakat (PTSL-PM) Fase VI, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Rapat Persiapan yang bertempat di Dialoog Hotel Banyuwangi. Rapat ini dilaksanakan selama tiga hari, dimulai dari 24 Januari s.d. 26 Januari 2023. Kegiatan PTSL-PM ini merupakan kegiatan bersama antara Kementerian ATR/BPN dengan World Bank pada Program Percepatan Reforma Agraria (PPRA).

Membuka kegiatan, Direktur Jenderal (Dirjen) Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya menjelaskan bahwa kegiatan PTSL-PM ini harus cepat dikejar, namun tetap memperhatikan kualitas. “Kenapa hal ini kita kejar, pertama peluang keuangan di tengah keadaan yang sedang tidak bagus serta tujuan dari mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia adalah untuk meningkatkan nilai kemudahan berusaha dengan tetap memperhatikan kualitas yang terukur,” ujarnya.

Virgo Eresta Jaya juga menegaskan, untuk mempercepat dan mempermudah kegiatan PTSL-PM, proses pemetaan pada tahun 2023 akan memanfaatkan kemajuan teknologi dengan dilakukan pemotretan udara. “Saya berharap teman-teman melakukan pemotretan udara saat awal proyek sehingga pemetaan relatif cepat, akurat, fleksible. Dengan begitu kita bisa mengejar target lengkap, karena kalau seluruh data terdaftar dengan lengkap satu desa, satu kelurahan, satu kota, dan kabupaten terpetakan semua, maka hal itu akan terkontrol. Namun saya ingatkan bahwa peta lengkap bukanlah akhir tapi awal dari pekerjaan, khususnya bagi Ditjen SPPR,” tegasnya.

Baca juga  Pemerintah Apresiasi Kampanye Masyarakat Secara Mandiri Guna Perangi Covid-19

Ia juga menuturkan bahwa PTSL-PM penting dalam rangka memetakan bidang tanah milik masyarakat, sehingga setiap bidang tanah yang dimiliki masyarakat menjadi valid. Selain itu dapat meminimalisir terjadinya sengketa dan konflik pertanahan. “Ini jadi penting ketika masyarakat sudah terlibat dalam penentuan batas-batas tanah di setiap desa, sehingga tanahnya terjaga karena masyarakat terlibat menyusun data-data pertanahan. Dengan demikian, tidak ada masalah dan sengketa,” ujar Virgo Eresta Jaya

Turut hadir Program Management Advisor, M. Sigit Widodo. Ia mengatakan bahwa rapat persiapan ini dalam rangka memberikan pemahaman terkait detail persiapan pelaksanaan kegiatan PTSL-PM Fase VI. “Terdapat beberapa aspek yang harus kita semua pahami dalam pelaksanaannya, yakni Aspek Pengadaan, Mekanisme Kontrak Payung, dan Kontrak Pesanan; Aspek Pengelolaan Keuangan dan Administrasi; Aspek Safeguard dan Komunikasi serta melakukan simulasi aplikasi kontrak pesanan sebagai bagian dari aspek pengadaan dengan kontrak payung. Diharapkan dengan rapat ini seluruh target bisa sesuai dengan kebutuhan,” tuturnya.

Baca juga  Presiden Jokowi Dorong Kemitraan ASEAN-AS dalam Penanganan Perubahan Iklim

Sekretaris Direktorat Jenderal (Ditjen) SPPR sekaligus Direktur Project Management Unit (PMU) PPRA, Fitriyani Hasibuan dalam kegiatan ini turut memberi penjelasan terkait lokasi dan target pelaksanaan PTSL-PM Fase VI. “Kegiatan PTSL PM Fase VI ini akan dilaksanakan di tiga Provinsi yakni Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dengan target sebanyak 1.964.708 bidang. Pada pelaksanaannya tentu tak hanya menekankan pada kuantitas semata, namun juga kualitas yang harus tetap dijaga,” jelas Fitriyani Hasibuan

Willem Egbert Van Der Murr selaku Co-Task Team Leader The World Bank menilai bahwa kegiatan PPRA ini termasuk proyek yang paling sukses yang didanai oleh World Bank. “saya kira Indonesia bisa sangat bangga terkait proyek PPRA ini. Program ini sangat penting dan mulia, karena ada lebih dari 11 juta masyarakat yang akan menerima efek baik dari PTSL-PM ini. Kami berharap kegiatan ini bisa berjalan lancar,” ungkapnya. (RE)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...