AGRARIA.TODAY – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Bank Dunia menyelenggarakan konferensi internasional dengan tema “Global Trends on Compulsory Acquisition of Unregistered and Customary Lands” atau “Tren Global tentang Akuisisi atas Tanah Tidak Teregistrasi dan Tanah Adat”. Konferensi dihadiri lebih dari 2.500 peserta yang hadir, baik secara virtual maupun langsung di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, pada Kamis (01/12/2022).
Tujuan diselenggarakannya konferensi, yakni untuk memperkuat pengetahuan para pemangku kepentingan, termasuk pegawai pemerintah dan mitra pembangunan terkait penilaian dan kompensasi yang adil dalam pengadaan tanah tidak terdaftar dan tanah ulayat atau hak serupa dari masyarakat hukum adat. Konferensi internasional ini juga membahas bagaimana praktik pengadaan tanah dapat ditingkatkan untuk mengatasi pembangunan yang tertunda dan konflik sosial.
Kegiatan ini dibuka oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP), Embun Sari. Ia menyampaikan, Kementerian ATR/BPN adalah pengemban amanat negara sebagai pelaksana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, sehingga harus mampu bekerja lebih transparan, cepat, dan efisien. “Penilai Publik sebagai mitra independen dalam pengadaan tanah juga harus mampu bekerja lebih profesional. Kerja sama yang baik antara ATR/BPN dan Penilai Publik diharapkan mampu mewujudkan pengadaan tanah yang menjunjung nilai-nilai kemanusian dan keadilan,” ungkapnya.
Pada kesempatan ini, World Bank Operations Manager for Indonesia and Timor Leste, Bolormaa Amgaabazar juga berharap konferensi internasional dapat membagikan pengalaman dan inovasi yang berguna dari negara-negara lain untuk mengeksplorasi praktik-praktik baik yang dapat diterapkan di lapangan, serta bagian-bagian di mana peraturan yang telah ada mungkin dapat diperkuat. “Bank Dunia siap untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dalam menjalankan inisiatif terkait akuisisi lahan yang sedang berjalan maupun di masa mendatang, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang tanggap perubahan iklim,” ujarnya.
Pada sesi penutupan, Direktur Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan sekaligus penanggung jawab kegiatan, Herjon Panggabean mengharapkan konferensi ini memberikan pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman dalam upaya mewujudkan pengadaan tanah bagi kepentingan umum yang lebih adil bagi semua pihak. “Termasuk bagaimana pengadaan lahan dan akuisisi tanah yang tidak teregistrasi maupun tanah adat dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. Selain itu, juga memberikan rekomendasi nyata bagi pemerintah Indonesia dalam mendukung target percepatan pembangunan. Kemudian di sisi lain, dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” jelasnya.
Konferensi internasional ini dihadiri oleh narasumber ahli dari institusi-institusi internasional seperti International Valuation Standard Council (IVSC), Asian Development Bank (ADB), Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) UK, dan Institution of Surveyors of Uganda (ISU). Adapun peserta konferensi meliputi jajaran Kementerian ATR/BPN dan kementerian/lembaga terkait; perwakilan Badan Usaha dan Lembaga Sosial Masyarakat; para mitra pembangunan; MAPPI; serta perwakilan negara dari Timor Leste.
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia