AGRARIA.TODAY – Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo memerintahkan kepada seluruh kementerian/lembaga (K/L) untuk melakukan transformasi digital layanan pemerintahan. Sejak 2020, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah meluncurkan empat layanan elektronik pertanahan sebagai upaya peningkatan pelayanan pertanahan menjadi lebih optimal.
Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang melayani. Paradigma usang terkait birokrasi pemerintahan yang berbelit-belit, hendaknya harus diubah seiring dengan transformasi digital.
“Kalau dahulu kan, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah. Sedangkan, kita sekarang sudah berada di paradigma jika sesuatu itu sudah bisa dimudahkan, kita harus lebih mudahkan lagi,” ujarnya pada kegiatan ATR/BPN Goes to Campus yang bertajuk ‘Wujudkan Transformasi Digital Layanan Pertanahan untuk Pelayanan yang Lebih Cepat, Efisien, dan Transparan’ bertempat di General Building Theatre Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Senin (28/11/2022).
Raja Juli Antoni juga menjelaskan, upaya untuk memudahkan dan mempercepat layanan pertanahan dan tata ruang ini dilakukan melalui transformasi digital layanan pertanahan. “Ada empat layanan digital pertanahan, yaitu Pengecekan Sertipikat, Hak Tanggungan Elektronik, Informasi Zona Nilai Tanah, dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT),” ujarnya.
Lebih lanjut, Raja Juli Antoni mengemukakan bahwa pihaknya akan senantiasa memperbaiki pelayanan pertanahan dan tata ruang. “Adanya kritik dan saran dari masyarakat bagi Kementerian ATR/BPN itu ibarat vitamin, sehingga membuat kita untuk membenahi pelayanan secara terus menerus,” imbuhnya.
Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Ahmad Alim Bachri dalam sambutannya menjelaskan, tak dapat dipungkiri jika persoalan pertanahan ini senantiasa menjadi pembicaraan utama. Karena faktor pertanahan menjadi sumber kehidupan bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Kehadiran Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN di sini diharapkan memberikan pencerahan bagi kita semua terkait persoalan pertanahan yang ada di Indonesia. Baik itu pemahaman terkait sertipikat, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan sebagainya,” jelas Ahmad Alim Bachri.
Ahmad Alim Bachri juga menjelaskan, populasi manusia terus berkembang berikut dengan kebutuhan akan tanah, namun ironisnya, jumlah bidang tanah senantiasa tetap, bahkan tak jarang ditemui jumlah bidang tanah cenderung berkurang. “Inilah mengapa persoalan pertanahan itu penting untuk dimengerti, baik soal pengurusan hingga penataan,” pungkasnya. (AR/YZ/JR)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia