Terkini AgrariaPentingnya Rencana Tata Ruang dalam Tingkatkan Iklim Investasi dan Perekonomian di Daerah

Pentingnya Rencana Tata Ruang dalam Tingkatkan Iklim Investasi dan Perekonomian di Daerah

AGRARIA.TODAY – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendukung pemerintah daerah untuk segera menetapkan Rencana Tata Ruang (RTR), baik itu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Rapat Koordinasi Lintas Sektor diselenggarakan Kementerian ATR/BPN untuk menyinkronkan muatan substansi antara pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga (K/L). Kali ini, rapat digelar dalam rangka membahas rancangan RTRW Kabupaten Gianyar, RDTR Kecamatan Ubud, dan RDTR Kota Tangerang Selatan, bertempat di The Sultan Hotel & Residence Jakarta, pada Rabu (09/11/2022).

Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Gabriel Triwibawa dalam sambutannya mengatakan bahwa menyiapkan RTR sama dengan menyiapkan suatu peradaban dalam dua puluh tahun mendatang. “Ruang harus kita siapkan bukan hanya untuk generasi sekarang, namun juga untuk generasi penerus. Oleh karena itu, RTR yang disusun harus sinkron dengan indikasi programnya” tegas Gabriel Triwibawa.

Baca juga  Arsip Pertanahan sebagai Nyawa Layanan, Kementerian ATR/BPN Percepat Restorasi di Aceh Melalui Kolaborasi

Dalam aspek pertumbuhan ekonomi, Dirjen Tata Ruang menekankan pentingnya RDTR untuk meningkatkan iklim investasi di daerah. “Setelah RDTR ditetapkan, harus sesegera mungkin diintegrasikan dengan sistem Online Single Submission (OSS). Hal tersebut bertujuan untuk mempercepat pengurusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang dapat diterbitkan satu hari kerja melalui proses Konfirmasi KKPR”, jelasnya.

Ia menambahkan, dengan adanya RDTR dan penerbitan KKPR melalui sistem OSS, maka pelaku usaha dapat mengurus perizinan berusaha dengan waktu dan proses yang lebih cepat dan juga ringkas. Dengan begitu, menurut Gabriel Triwibawa kesempatan untuk menarik investor menanamkan investasinya lebih besar dan menciptakan multiplier effect seperti pembukaan lapangan pekerjaan dan meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar.

Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Mayun yang hadir secara daring dalam rapat menyampaikan sejumlah catatan terkait rumusan RTRW dan RDTR untuk wilayah otoritanya. Perihal RTRW Kabupaten Gianyar, Pemerintah Kabupaten Gianyar merumuskan dengan konsep pengembangan pola ruang yang salah satunya berfokus pada pengembangan kawasan pariwisata.

Baca juga  Harga Jagung dan Telur Tinggi, Mendagri Jelaskan Sejumlah Langkah Pengendalian

Sementara itu, RDTR Kecamatan Ubud Tahun 2022-2042 disusun untuk merencanakan dan mengatur pemanfaatan ruang di wilayah Ubud secara spesifik. Rumusan menitikberatkan pada peningkatan kualitas fasilitas pariwisata dan produk wisata berbasis heritage, tanpa perlu memperbesar ruang destinasi wisata baru.

Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie menjabarkan beberapa isu strategis tata ruang di Kota Tangerang Selatan, termasuk soal pertumbuhan ruang usaha dan investasi. Ia juga memaparkan terkait beberapa Proyek Strategis Nasional yang dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan. Di antaranya Jalan Tol Serpong-Cinere, Jalan Tol Serpong-Balaraja, dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian-Serpong. (FT)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...