AGRARIA.TODAY – Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) selama kurang lebih lima tahun. Diawali dari 2017, PTSL mulai membingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan jutaan sertipikat tanah hingga saat ini. Memasuki tahun kelima, Kementerian ATR/BPN terus memastikan agar target pendaftaran tanah yang diberikan dapat dituntaskan dengan tetap berkualitas.
“Kerjaan PTSL ini sudah dilaksanakan dari tahun 2017, ini sudah masuk tahun kelima. Harusnya, sudah bisa lari, tetapi ternyata untuk tahun ini masih ada ketertinggalan di beberapa wilayah,” sebut Direktur Jenderal (Dirjen) Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Suyus Windayana saat menutup kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Kegiatan PTSL Tahun 2022 dan Rencana Kegiatan PTSL Tahun 2023 yang bertempat di Swiss-Belhotel Harbour Bay, Batam, Kepulauan Riau, pada Jumat (11/11/2022).
Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Dirjen PHPT mengatakan, perlu adanya penyamaan persepsi dengan para pelaksana di lapangan terkait apakah adanya perbedaan pola antara PTSL saat ini dengan awal dilaksanakannya PTSL. “Saya ingin bertemu dengan para Kasi, Puldadis, Puldatan, supaya ada persamaan persepsi,” ujar Suyus Windayana.
Tak hanya ingin bertemu dengan para pelaksana, Dirjen PHPT memandang perlu dilakukan pelatihan kembali bagi para pelaksana. Hal ini bertujuan untuk menyamakan data-data pertanahan supaya tidak ada permasalahan yang muncul di kemudian hari. “Agar masing-masing provinsi melaksanakan pelatihan ulang terhadap bagaimana data-data ditemukan ulang, supaya tidak ada residu yang muncul di kemudian hari,” imbaunya.
Pada kesempatan ini, Suyus Windayana menekankan komitmen dari para Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran dari Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia untuk terus meningkatkan capaian atas target yang telah disepakati. “Saya minta komitmen teman-teman semua, khususnya pada wilayah yang memiliki target cukup besar tapi realisasi masih sangat relatif kecil,” ujarnya.
Dalam upaya memberikan percepatan layanan kepada masyarakat, Dirjen PHPT mengungkapkan, Kementerian ATR/BPN telah memperbaharui beberapa kebijakan. Untuk itu, ia mengharapkan agar para jajaran dapat segera memahami dan menyesuaikan dengan perbaikan regulasi tersebut. “Tolong dipelajari lagi mengenai kebijakan baru yang sudah dibuat. Tujuannya adalah memberikan percepatan layanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Turut hadir dalam kesempatan ini, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Ditjen PHPT beserta jajaran dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, Nurhadi Putra. (LS/FM)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia