AGRARIA.TODAY – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta tiga Penjabat (Pj.) Gubernur Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua merangkul semua pihak. Upaya ini dibutuhkan untuk membangun stabilitas politik dan keamanan di tiga daerah tersebut. Pesan itu disampaikan Mendagri saat acara Peresmian Provinsi dan Pelantikan Penjabat Gubernur Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan di Plaza Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2022).
“Rangkul semua pihak agar tercipta stabilitas politik keamanan yang baik di Papua, karena percuma semua sumber daya alam, anggaran yang ada yang cukup besar tanpa disertai dengan situasi yang tidak aman. Semua akan bisa berjalan kalau situasinya aman, politiknya stabil, semua pihak dirangkul, baru bekerja bersama-sama,” katanya.
Mendagri mengungkapkan arahan tersebut di hadapan para Pj. Gubernur terpilih, yaitu Pj. Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo, Pj. Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo, dan Pj. Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk.
Dia juga mengungkapkan, aspirasi pembentukan DOB sudah berjalan cukup lama. Aspirasi tersebut datang dari masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat Papua yang disampaikan ke pemerintah maupun DPR. Dia menegaskan, pemekaran yang terjadi di Papua harus dipandang positif. Pasalnya, masukan terkait pemekaran DOB Papua telah mencapai lebih kurang 324 aspirasi untuk membangun Papua lebih baik.
“Para penjabat saya mohon betul-betul bekerja dengan hati, anggaran dana yang ada, dana Otsus sudah dinaikkan dari 2 persen menjadi 2,25 persen. Dana alokasi umum nasional, anggaran yang ada setiap rupiah gunakan betul untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Selain itu, Mendagri mengatakan, para Pj. terpilih merupakan orang yang memiliki pengalaman, pendidikan, dan kapabilitas yang mumpuni untuk membawa perubahan di Papua. Dia berharap, Pj. tersebut dapat bekerja maksimal menjalankan pemerintahan di DOB Papua.
“Kita dukung langkah-langkah yang akan dikerjakan oleh para penjabat sambil kita awasi, dan kita betul-betul berharap kita dengan kebersamaan pemerintah pusat, daerah, provinsi, kabupaten termasuk Papua induk tetap bekerja dengan kabupaten/kota yang ada. Tentunya lebih ringan kerjaannya,” tegasnya.