Terkini AgrariaBertemu Pebisnis ASEAN, Presiden Dorong Penguatan Kemitraan Dunia Usaha dan Pemerintah

Bertemu Pebisnis ASEAN, Presiden Dorong Penguatan Kemitraan Dunia Usaha dan Pemerintah

AGRARIA.TODAY – Meskipun perekonomian di ASEAN tetap positif saat dunia tengah dilanda gelombang krisis, Presiden Joko Widodo mengingatkan kawasan untuk tetap waspada. Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat berbicara dalam pertemuan pemimpin ASEAN dengan ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) di hotel Sokha, Phnom Penh, Kamis, 10 November 2022.

“Total GDP ASEAN masih di atas 3 triliun dolar AS dan ASEAN ekonomi terbesar ke-5 dunia. Dalam situasi guncangan finansial ini, tentu kita semua harus waspada. Kemitraan dunia usaha dan pemerintah harus makin diperkuat. Sektor swasta memiliki peran sangat penting,” ungkap Presiden Jokowi.

Untuk jangka pendek, Presiden mendorong untuk memperkuat resiliensi ekonomi ASEAN. Hal ini memerlukan countermeasures dan kebijakan makroprudensial pemerintah yang adaptif untuk stabilkan keuangan dan stimulasi pergerakan ekonomi.

“Sektor swasta juga harus forward looking, artinya cermat melihat krisis, berhati-hati, tapi bergerak cepat untuk adaptasi. Kecepatan dan ketepatan beradaptasi jadi kunci resiliensi ekonomi ASEAN,” ucap Presiden Jokowi.

Baca juga  Samsung Galaxy Tab S6 dirilis, ini spesifikasi dan harganya

Sementara itu untuk jangka panjang, Presiden Jokowi menekankan pentingnya peningkatan daya saing ASEAN dimana kuncinya adalah inovasi.

“Inovasi pastikan kita kompetitif di masa depan. Ekonomi digital dan ekonomi hijau adalah masa depan ASEAN. Ekonomi digital mampu tingkatkan produktivitas dan perluas akses pasar, sementara ekonomi hijau pastikan ASEAN terus tumbuh dan berkelanjutan,” jelas Presiden.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi juga mengemukakan pentingya sektor UMKM bagi perekonomian ASEAN. Ada lebih dari 90 persen dunia usaha di kawasan adalah UMKM, dimana di Indonesia sendiri terdapat 65 juta UMKM.
“Kemajuan UMKM sangat berdampak pada ekonomi ASEAN, untuk itu sinergi kita menjadi sangat krusial untuk makin diperkokoh,” ujar Presiden Jokowi.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...