Terkini AgrariaPemerintah Susun Rencana Pengembangan Infrastruktur Hunian bagi Penduduk IKN

Pemerintah Susun Rencana Pengembangan Infrastruktur Hunian bagi Penduduk IKN

AGRARIA.TODAY – Pemerintah mulai menyusun rencana pengembangan infrastruktur bagi penduduk di Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu, 2 November 2022, Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono menjelaskan bahwa pengembangan infrastruktur berupa hunian tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi aparatur sipil negara (ASN) atau TNI-Polri, tetapi juga bagi elemen masyarakat lainnya.

“Ada empat kan sebetulnya (penduduk di IKN), ASN, TNI-Polri, penduduk lokal, kemudian pekerja, sama juga di luar itu, misalnya nanti ada sekolah-sekolah, ada gurunya, ada yang lain-lain, kemudian ada misalnya hospital atau rumah sakit, klinik, itu juga kan ada susternya, segala macam itu juga harus diakomodasi (huniannya),” ujar Bambang usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Selain itu, Bambang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo meminta agar pengembangan hunian di IKN juga diperuntukkan bagi masyarakat sekitar seperti penduduk lokal dan masyarakat dengan penghasilan rendah.

Baca juga  Jelang Pemilu, Sekjen Kemendagri Minta FKUB Jaga Kerukunan

“Nah kita lihat tadi petanya, semuanya itu, sehingga nanti hunian yang dikembangkan itu tidak hanya (untuk) ASN, TNI-Polri, tapi juga yang untuk masyarakat seperti itu dan masyarakat berpenghasilan rendah juga tadi diminta oleh Pak Presiden untuk dibuat,” lanjutnya.

Bambang memperkirakan populasi IKN akan mencapai 200 ribu penduduk pada tahun 2024 nanti. Menurut Bambang, jumlah tersebut merupakan jumlah keseluruhan dari penduduk IKN termasuk penduduk lokal hingga pekerja di sektor lain.

“Penduduknya itu di 2024 kira-kira 200 ribuan. Itu termasuk penduduk yang lokal, pekerja, kemudian juga pendatang tadi. Semua, kan kita tidak pisah-pisahkan, semua warga IKN kan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bambang menyebut strategi pengembangan infrastruktur tersebut merupakan salah satu upaya dalam menjawab pertanyaan investor terkait peluang usaha di IKN. Nantinya, kata Bambang, pihaknya akan membangun infrastruktur dengan populasi yang cukup bagi investor untuk menanamkan modal di sejumlah titik di IKN.

Baca juga  Sejumlah Arahan Presiden dalam Rakernas Kementerian Perdagangan

“Yang penting populasinya cukup untuk para investor itu mempertimbangkan bahwa ini memiliki daya beli yang cukup,” kata Bambang.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...