Terkini AgrariaPengadaan Jasa Pengukur untuk PTSL

Pengadaan Jasa Pengukur untuk PTSL

Dalam melaksanakan percepatan pendaftaran seluruh bidang tanah di Indonesia melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang target pensertipikatan tahun 2019 sebesar 9 juta bidang tanah dan akan bertambah setiap tahunnya hingga selesai pada tahun 2025, mengakibatkan jumlah target pekerjaan pengukuran pemetaan dan informasi bidang tanah melebihi kemampuan ASN (Aparatur Sipil Negara).

Pekerjaan tersebut harus dibantu oleh pihak penyedia yang kompeten di bidang survei dan pemetaan kadaster. Penyedia Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi (KJSKB) dan Perusahaan bidang survei pemetaan akan berkontrak dengan masing-masing satuan kerja daerah melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

“Saya berharap, seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan jasa pengukuran, pemetaan dan informasi bidang tanah selalu menjunjung tinggi prinsip pengadaan (efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel),” ujar Himawan Arief Sugoto, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN saat membuka acara Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengadaan Jasa Lainnya Kegiatan Pengukuran Pemetaan dan Informasi Bidang Tanah PTSL tahun 2019 di Hotel Mercure, Jakarta, Selasa (4/12).

Baca juga  BPN Kalteng sebut banyak lahan terbakar belum bersertifikat

Himawan Arief Sugoto juga memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pelaksana kegiatan PTSL di daerah dan seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) atas kerja kerasnya demi kelancaran pelaksanaan kegiatan percepatan pendaftaran seluruh bidang tanah di Indonesia.

Turut hadir pada acara tersebut, Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, Embun Sari, Direktur Survei dan Pemetaan Tematik, Perdananto Aribowo, Kepala Biro Tata Usaha Pimpinan dan Protokol, Yulia Jaya Nirmawati

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...