Terkini AgrariaBNPB selenggarakan Seminar Nasional Ibu Kota Negara Tangguh Bencana

BNPB selenggarakan Seminar Nasional Ibu Kota Negara Tangguh Bencana

AGRARIA.TODAY – Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktorat Pemetaan & Evaluasi Risiko Bencana menyelenggarakan Seminar Nasional dengan mengangkat tema Ibu Kota Negara Tangguh Bencana yang diselenggarakan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (12/10).

Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang dipusatkan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati yang mewakili Kepala BNPB menyampaikan ditinjau dari aspek kebencanaan, IKN bukanlah ibukota yang bebas dari risiko bencana, namun risiko tersebut dapat diminimalisir dengan memperhitungkan pengurangan risiko bencana pada faktor pertumbuhan ekonomi dan tata ruang dalam setiap tahap pembangunannya agar tidak menimbulkan risiko yang lebih tinggi.

“Konsep pengurangan risiko bencana di kawasan IKN harus dibangun untuk tujuan resiliensi berkelanjutan. Jika hal ini berhasil konsep ini akan menjadi rujukan atau benchmark untuk kabupaten dan kota lain”, ungkap Raditya Jati.

Baca juga  Peran Sentral Satpol PP, Sat Linmas, dan Damkar dalam Pembangunan Daerah

Lebih lanjut dirinya menambahkan, seminar ini diharapkan dapat menjadi sarana diseminasi informasi, membangun dialog sekaligus sebagai media pembelajaran bersama dalam membangun resiliensi IKM terhadap bencana, sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045.

“Kegiatan dan hasil dari seminar ini diharapkan dapat menjadi infromasi yang use and usefull” ujar Raditya Jati.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Timur yang mewakili Gubernur Kalimantan Timur menyampaikan bahwa, pembangunan IKN telah memberikan dampak yang signifkan terkait pertumbuhan ekonomi daerah.

Seminar dihadiri oleh peserta berbagai daerah baik secara tatap muka maupun virtual dengan menghadirkan narasumber  yakni Direktur Pembangunan Daerah Bappenas, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor KLHK.

 

#SiapUntukSelamat
#KitaJagaAlamJagaKita
#BudayaSadarBencana
#BersatuLawanCOVID19
#AyoPakaiMasker
#AyoSegeraBooster
#Pulihbersamapulihlebihkuat
#DariIndonesiaduniapulihbersama

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...