AGRARIA.TODAY – Kelompok Kerja (Pokja) III Satuan Tugas (Satgas) Pengawalan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Pegunungan menghimpun data usulan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari pemerintah kabupaten (Pemkab) yang masuk dalam wilayah cakupan untuk nantinya ditugaskan di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan. Data tersebut nantinya bakal disampaikan kepada pimpinan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai bahan untuk proses dan ditindaklanjuti ke tahap persiapan berikutnya.
Kepala Sub Direktorat Provinsi Papua dan Papua Barat Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Budi Arwan selaku Wakil Ketua Pokja III mengatakan, sementara data usulan ASN yang telah terhimpun berasal dari empat kabupaten. Sedangkan empat kabupaten lainnya diharapkan dapat menyerahkan data usulan tersebut paling lambat pada hari Minggu besok.
“Jadi itu tadi data di antaranya yang sudah diserahkan kepada Kemendagri dari Sekretaris Asosiasi Bupati Provinsi Papua Pegunungan,” ujar Budi setelah melakukan rapat koordinasi dengan Pemprov Papua sebagai daerah induk dan beberapa perwakilan Pemkab setempat di Sekretariat Satgas DOB Provinsi Papua Pegunungan, Kabupaten Jayawijaya, Jumat (16/9/2022).
Selain data usulan ASN, Pokja III juga telah menerima laporan terkait data keberadaan sarana dan prasarana (sarpras) untuk mendukung pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan. Ini misalnya mengenai keberadaan Balai Pertanian milik Kabupaten Jayawijaya yang akan dipinjam pakaikan menjadi kantor sementara beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Papua Pegunungan.
Adapun usulan ASN yang disampaikan kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan jumlahnya begitu beragam. Misalnya yang disampaikan Pemkab Lanny Jaya yang menyerahkan usulan sebanyak 96 ASN untuk menduduki jabatan eselon II, III, IV, maupun staf di Provinsi Papua Pegunungan. Sedangkan Pemkab Yahukimo mengusulkan 100 ASN untuk menduduki jabatan di provinsi tersebut.
Sementara Pemkab Jayawijaya setelah melalui pembukaan pendaftaran yang didahului dengan pengumuman di media massa dan proses verifikasi, diperoleh data sebanyak 130 orang yang diusulkan untuk bertugas di Provinsi Papua Pegunungan. Sedangkan Pemerintah Provinsi Papua bakal mengusulkan 150 hingga 200 ASN untuk ditempatkan di Provinsi Papua Pegunungan.
Adapun berbagai peserta rapat yang hadir menyampaikan kesiapan dan dukungannya terhadap persiapan peresmian Provinsi Papua Pegunungan. Berbagai dukungan sarpras juga diberikan untuk memperlancar jalannya roda pemerintahan provinsi baru tersebut.