Jakarta – Mendagri Tjahjo Kumolo menghadiri acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta (4/12/2018).
Tjahjo secara singkat menyampaikan di hadapan para awak media terkait komitmen bersama membangun tata pemerintahan dan upaya pencegahan korupsi, “pandangannya bahwa sekarang ini negara kita sedang ada tahap konsolidasi demokrasi, secara menyeluruh dalam rangka mewujudkan hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang harus semakin efektif dan efisien mempercepat reformasi birokrasi dalam upaya meningkatkan ekonomi daerah”, ujarnya.
Lebih lanjut, Ia juga menyampaikan pandangannya terkait agenda demokrasi di tahun 2019. “Indonesia menganut sebuah sistem pemerintahan presidensil. Ingin mewujudkan demokrasi yang efisien dengan langkah – langkah, yaitu memangkas, memerangi racun demokrasi dan benalu demokrasi”, ungkapnya.
Kemudian, ia juga ungkapkan bagaimana membangun dan memiliki komitmen untuk memerangi racun demokrasi dalam proses memilih seorang kepala daerah, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/kota sampai pada capres-cawapres.
Mendagri Tjahjo juga, secara khusus menyoroti terkait mekanisme pemberian bantuan keuangan partai politik yang notabene dalam suatu negara demokrasi modern partai politik sebagai pilar demokrasi. Hal ini diperlukan untuk membangun penguatan kelembagaan partai politik.
Terakhir Ia juga, menyikapi fenomena banyaknya para penyelenggara negara Pusat dan daerah yang tersangkut tindak pidana korupsi. Kemudian ditambah lagi dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT).
“Saya kira ini memang menarik terkait maraknya OTT KPK, penanganan efektifnya yang penting harus dari partainya sendiri dalam membenahi dan menyiapkan kader terbaiknya,” pungkasnya