Sektor perikanan diharapkan menjadi leading sector dalam RPJMN 2020-2024 berbasis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
SDGs hendaknya menjadi “roh” dari proses penyusunan RPJMN kedepan. Dengan fokus pada ekosistem yang sehat, perikanan skala kecil dan peningkatan tata kelola perikanan.
Pengelolaan sumberdaya laut yang berkelanjutan diantaranya dilakukan melalui peningkatan pengetahuan nelayan, pemberdayaan nelayan skala kecil, intervensi untuk penataan kebijakan perikanan, pencegahan pencemaran dan sampah laut serta penegakkan hukum.
Demikian materi diskusi yang dibahas dalam Rapat Kerja Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (ISPIKANI) hari ini, bertempat di The Anvaya Resource Beach Hotel, Bali (2/12).
Dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Umum ISPIKANI, Dr. Gellwynn Jusuf, M.Sc, setidaknya hadir 12 pengurus cabang dari 12 propinsi dan perwakilan bidang pengurus pusat.
Dalam pertemuan tersebut, ISPIKANI meminta implementasi sustainability fisheries, juga mendorong dikembangkannya sustainability aquaculture, disamping dilakukannya peningkatan bioteknologi perikanan, diversifikasi spesies untuk produk unggulan perikanan, dan konservasi dan edukasi.
Pendekatan tata kelola perikanan dan bioekonomi berbasis 11 (sebelas) Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI).
Pembangunan nasional kedepan diharapkan mampu menjawab permasalahan ketahanan pangan dan peningkatan PDB perikanan (peningkatan devisa, peningkatan produksi, peningkatan konsumsi ikan, penjaminan mutu dan pengendalian impor) sehingga sektor perikanan dapan berkontribusi lebih besar pada PDB Nasional.
Sedangkan 5 (lima) aspek yang perlu dimuat dalam RPJMN, yaitu tata kelola, tata niaga, kebijakan, sosial, dan pencemaran.
Menghadapi revolusi industri 4.0, ISPIKANI mendorong perguruan tinggi dapat melakukan revolusi pendidikan sehingga dapat memenuhi kebutuhan industri dengan melakukan perubahan kurikulum, program studi dan isinya, disamping sektor kelautan dan perikanan harus mulai dikembangkan ekonomi kreatif untuk bisnis perikanan.
Menutup pertemuan, Gellwynn juga mengajak dilakukannya penyelarasan tata ruang laut dan daratan, agar tidak ada konflik kepentingan pemanfaatan ruang, perlu dukungan regulasi, harmonisasi aturan dan kepastian hukum.
Untuk itu, sudah sepatutnya setiap pengambilan dan penerapan kebijakan perikanan dilakukan secara berimbang dan berbasiskan keilmuan (science base). Sebagai salah satu lembaga profesi di bidang perikanan, ISPIKANI akan melakukan beberapa peran, antara lain:
- Penguatan sistem pedataan perikanan, khususnya untuk kajian stok ikan (14.4.1)
- Mendukung pemberdayaan pelaku usaha perikanan skala kecil (14 B). Ispikani harus memiliki keberpihakan kepada pelaku usaha perikanan skala kecil, sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan nelayan.
- Mendorong sektor perikanan sebagai pendorong GDP (14.7.1)
- pengembangan perikanan budidaya dan bioteknologi perikanan melalui peningkatan kreativitas, inovasi dan teknologi terapan perikanan yang mampu mengurangi angka pengangguran melalui program sarjana perikanan kembali ke desa.
Penguatan media untuk publikasi untuk pembangunan perikanan sebagai upaya untuk sosialisasi dan implementasi pembangunan perikanan di daerah