Terkini AgrariaPemekaran di Papua Dinilai Lebih Banyak Memberikan Dampak Positif

Pemekaran di Papua Dinilai Lebih Banyak Memberikan Dampak Positif

AGRARIA.TODAY – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menilai, adanya pemekaran wilayah di Provinsi Papua cenderung lebih banyak memberikan dampak positif dibanding negatif. Ia mencontohkan Provinsi Papua Barat yang cenderung mengalami kemajuan pesat, baik dari sisi birokrasi, perizinan, dan proses administrasi lainnya.

Hal itu disampaikannya saat memberikan pengarahan pada acara Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih yang berlangsung di halaman Kantor Bupati Merauke, Jumat (12/8/2022). Acara tersebut dihadiri jajaran pejabat di Provinsi Papua, serta segenap masyarakat Merauke.

Menurut Mendagri, adanya pemekaran akan memotong proses panjang yang kerap terjadi pada birokrasi. Pasalnya proses yang panjang dalam birokrasi justru membuat roda pemerintahan berjalan lamban. Hal tersebut juga berdampak pada pembangunan yang cenderung lamban.

“Begitu kemudian (Provinsi Papua) dimekarkan menjadi Papua Barat dengan Ibu Kota Manokwari, kita semua sudah melihat Manokwari yang dulunya hanya satu kecamatan, sekarang sudah menjadi kota meskipun belum menjadi kotamadya,” ujar Mendagri.

Baca juga  Tutup Rakernas, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN: Selesaikan Masalah Pertanahan secara Lebih Kolektif dan Kompak

Selain itu, daerah-daerah di sekitar Manokwari yang dulunya cenderung tertutup dan terisolasi kini telah terbuka. Bahkan terdapat infrastruktur jalan yang menghubungkan sejumlah wilayah di Manokwari dengan wilayah lainnya.

Pada kesempatan yang sama, Mendagri mencontohkan dampak positif dari pemekaran yang terjadi di daerah lainnya yakni di Provinsi Sumatera Bagian Selatan. Sejumlah daerah di kawasan itu di antaranya Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung dimekarkan menjadi provinsi tersendiri. Hasilnya, provinsi-provinsi tersebut kini justru mengalami kemajuan pesat. Bahkan capaiannya melebihi provinsi induknya semula, yakni Sumatera Selatan.

Hal yang sama juga terjadi pada pemekaran di Sulawesi. Kawasan itu, kata Mendagri, dulunya terbagi menjadi dua provinsi yakni Provinsi Sulawesi Utara-Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara. Begitu kawasan tersebut dimekarkan, daerah itu mengalami peningkatan yang pesat, contohnya yang terjadi pada Provinsi Gorontalo. Bahkan para investor juga datang di wilayah tersebut, dan memacu geliat perekonomian menjadi optimal.

Baca juga  Realme X2 Pro akan hadir di Indonesia, ini kisaran harganya

Untuk itu, Mendagri mengajak masyarakat dan berbagai tokoh di Papua untuk menyambut baik adanya pemekaran. Pihak-pihak tersebut diminta untuk mendukung pemekaran, sehingga dapat memacu kesejahteraan masyarakat.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...