Terkini AgrariaRencana Detail Tata Ruang sebagai Hulu dari Pembangunan Nasional

Rencana Detail Tata Ruang sebagai Hulu dari Pembangunan Nasional

AGRARIA.TODAY – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang terus melakukan upaya percepatan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Salah satu upayanya, dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor bersama kepala daerah dan kementerian/lembaga di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Selasa (02/08/2022).

Apresiasi dan rasa terima kasih pun diungkapkan oleh Plt. Direktur Jenderal (Dirjen) Tata Ruang, Gabriel Triwibawa kepada kepala daerah yang telah merespons dengan baik atas bantuan teknis RDTR yang diberikan oleh Kementerian ATR/BPN.

Menurut Gabriel Triwibawa, RDTR begitu penting karena RDTR adalah hulu dari pembangunan yang akan dilakukan ke depan. “Dua tahun pasca pandemi, yang paling terdera selain sektor kesehatan adalah pemulihan ekonomi. Kita sedang menggalakkan percepatan RDTR dan mengintegrasikan RDTR ini ke OSS (Online Single Submission, red) sehingga penerbitan konfirmasi KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, red) dapat terbit dalam waktu satu hari kerja,” ujarnya.

Baca juga  Pj. Wali Kota Payakumbuh Buka Rapat Kerja Daerah Himpaudi Kota Payakumbuh

Dengan begitu, Plt. Dirjen Tata Ruang berharap para pelaku usaha mendapatkan kemudahan perizinan berusaha. Sehingga, dapat mendongkrak iklim investasi dan perekonomian Indonesia.

Senada dengan komitmen para kepala daerah, Gabriel Triwibawa juga menegaskan komitmennya dalam ketepatan waku penerbitan Persetujuan Substansi (Persub). “Waktu penerbitan Persub ini telah diatur dalam undang-undang. Tolong kepala daerah dapat menegur kami jika dalam prosesnya, kami terlambat untuk menerbitkan Persub” tutur Gabriel Triwibawa.

Pembahasan rancangan RDTR yang menjadi fokus di antaranya RDTR Kawasan Perkotaan Hanau tahun 2022-2042, RDTR Kecamatan Pandih Batu tahun 2022-2042, RDTR Kota Palu tahun 2022-2042, RDTR Wilayah Perencanaan (WP) I Perkotaan Tambolaka tahun 2022-2042, dan RDTR Wilayah Perencanaan (WP) II Perkotaan Tambolaka tahun 2022-2042.

Rapat Koordinasi Lintas Sektor kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dan diskusi muatan teknis yang dipimpin oleh Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Rahma Julianti bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kementerian/lembaga terkait.

Baca juga  Ketua Satgas Ingatkan Jabar Perketat Penjagaan, Antisipasi Lonjakan PMI

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...