Terkini AgrariaStrategi Kementerian ATR/BPN Percepat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral

Strategi Kementerian ATR/BPN Percepat Pengukuran dan Pemetaan Kadastral

AGRARIA.TODAY – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian program pendaftaran tanah, termasuk kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral. Saat ini, layanan permohonan langsung oleh masyarakat dari Kantor Jasa Surveyor Berlisensi (KJSB) tengah diuji coba pada tiga Kantor Pertanahan di wilayah Provinsi Banten, yakni Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni mendukung kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan KJSB dalam percepatan kegiatan survei, pengukuran, dan pemetaan untuk mewujudkan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Latar belakang kerja sama tersebut, yaitu terbatasnya sumber daya manusia (SDM) pengukuran yang dimiliki Kementerian ATR/BPN.

“Berhubung petugas ukur internal kita sedikit dan semakin menua, sementara kita masih mengejar pendaftaran tanah, rasanya tidak mungkin jika kita tidak membuka diri untuk dibantu pihak ketiga, sehingga rakyat mendapatkan layanan yang terbaik dan cepat,” ujar Raja Juli Antoni saat mengunjungi dan meninjau uji coba layanan KJSB di Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Rabu (20/07/2022).

Baca juga  Kendalikan Inflasi, Pemda Didorong Ikut Jaga Stok Komoditas Beras

Menurut Raja Juli Antoni, dalam uji coba ini, dibutuhkan publikasi yang luas agar masyarakat datang untuk menerima layanan. “Perlu kita improve komunikasinya agar piloting ini ada yang mendaftar. Sudah bisa mulai detail tentang apa dan jasa yang ditawarkan itu kepada masyarakat, umumkan di media sosial sehingga orang lain tahu,” tuturnya.

Terkait uji coba ini, Plt. Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) Kementerian ATR/BPN, Virgo Eresta Jaya mengungkapkan bahwa petugas ukur atau surveyor internal akan bertugas mengolah database atau penyajian data dan informasi. “Pengukuran ada di tempat saya, Ditjen (Direktorat Jenderal, red) SPPR, kita coba untuk menginklusifkan teman-teman dari pihak ketiga yang profesional, jadi bentuknya itu firma,” terangnya.

Ia menjelaskan, layanan KJSB hanya berlaku untuk pendaftaran pertama dalam rangka mendukung program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). “Kita lihat pilot project yang berjalan di Tangerang Raya, jadi Teman-teman ini saya minta dukungannya. Jelaskan tugasnya untuk pendaftaran pertama. Ke depannya kalau ini berjalan, kita spin-up sehingga juru ukur kita yang terbatas concern di pengolahan data,” papar Virgo Eresta Jaya.

Baca juga  Dukcapil Jadikan Penyandang Disabilitas Sebagai Warga Prioritas Layanan Adminduk

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Rudi Rubijaya yang turut hadir, mengaku mendukung penuh layanan langsung kepada masyarakat dan program PTSL hingga mencapai target seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar. “Kami berjanji akan bekerja dengan sebaik-baiknya, karena kami tahu ini adalah pekerjaan yang tanggung jawabnya seumur hidup. Kemudian sistem informasi data spasial yang ada di BPN ini akan menjadi tanggung jawab kami,” pungkasnya.

Adapun dalam peninjauan layanan permohonan langsung oleh masyarakat yang bekerja sama dengan KJSB ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Harison Mocodompis; Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Mujahidin Maruf; dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, Nugraha. (YS/RZ)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...