AGRARIA.TODAY – Satu bulan telah dilalui sejak Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo melantik Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto beserta wakilnya, Raja Juli Antoni pada 15 Juni 2022 lalu. Terdapat tiga arahan khusus kepada Menteri ATR/Kepala BPN dan Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil (Waka) BPN, yakni percepatan pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan, serta mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Tiga amanat Pak Jokowi akan kita kerjakan dengan dua pilar menjadi motor jangka panjang, yaitu SDM (sumber daya manusia), sehingga orang itu di promosikan kualitas pribadinya. Dan kedua transformasi digital, jangan sampai lagi semuanya dilakukan secara manual. Saya optimis wajah ATR/BPN bisa diperbaiki untuk bisa melayani, profesional, dan berintegritas,” ujar Raja Juli Antoni dalam wawancara dengan Tribunnews di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Jumat (15/07/2022).
Lebih lanjut Wamen ATR/Waka BPN menjelaskan, sistem mekanisme kepegawaian atau dalam bidang SDM perlu dibenahi, seperti dalam hal proses rekrutmen, promosi, dan mutasi jabatan, sehingga dapat menutup celah subjektifitas. Lalu, ia juga akan mendorong transformasi digital untuk menciptakan layanan yang efektif dan efisien.
“Saya percaya jika institusi ini kita benahi sistem SDMnya, sehingga orang yang dirotasi dan mutasi berdasarkan kinerja, objektif bukan subjektif. Selanjutnya transformasi digital terus berjalan menjadikan layanan efektif, seperti yang dikatakan Pak Jokowi efektif, murah, efisien, cepat. Dan saya yakin kementerian ini Insyaallah menjadi institusi melayani,” jelasnya.
Dalam penanganan persoalan pertanahan dan mafia tanah yang sedang masif di berantas oleh Kementerian ATR/BPN, ia mengatakan mendukung penuh aparat penegak hukum (APH) dalam memberantas mafia tanah. “Mafia tanah itu real. Dan perlu diketahui ini bagian dari Satgas (Satuan Tugas, red) Anti-Mafia Tanah di mana BPN bagian dari situ, dan pak Menteri ingin mengaktivasi kembali Satgas Anti-Mafia Tanah untuk lebih aktif serta proaktif. Dan berkali-kali dikatakan, mafia tanah hati-hati dan ini betul tak jadi slogan, beliau mengunjungi daerah-daerah yang memang banyak keterlibatan mafia tanah,” ucapnya.
Raja Juli Antoni menambahkan, percepatan pendaftaran tanah terus dilakukan Kementerian ATR/BPN. Di mana terdapat 126 juta bidang tanah di Indonesia yang harus didaftarkan, namun dalam prosesnya perlu diimbangi dengan kualitas, agar tidak akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. “Saya ingin menegaskan, kuantitas penting, gerak cepat penting, mencapai target, tapi kualitas juga penting,” tutur Wamen ATR/Waka BPN.
Dalam menyelesaikan tiga arahan Presiden RI, diperlukan kolaborasi dan konsolidasi antar kementerian/lembaga. Untuk itu Wamen ATR/Waka BPN akan mengatasi hal tersebut, sehingga tidak ada lagi masalah ego sektoral. “Ada bottleneck antar kelembagaan mungkin sulit ditembus teman-teman birokrat, tapi Insyaallah komunikasi politik kami bersama Pak Menteri berjalan dengan baik, sehingga apa yang selama ini katanya ada ego sektoral bisa terselesaikan,” pungkas Raja Juli Antoni. (JR/TA)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia