Terkini AgrariaKementerian ATR/BPN Lakukan Peninjauan pada Implementasi PP 19 Tahun 2022

Kementerian ATR/BPN Lakukan Peninjauan pada Implementasi PP 19 Tahun 2022

AGRARIA.TODAY – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Ditjen PTPP) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertemakan Implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2021: Permasalahan dan Usulan Perubahan. FGD diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jakarta pada Kamis (14/07/2022).

Seperti diketahui, proses pengadaan tanah bagi pembangunan demi kepentingan umum muaranya adalah untuk penciptaan lapangan kerja. Hal ini sejalan dengan tujuan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK).

“Jadi memang sejalan dengan UUCK, UUCK dapat mempercepat daripada pelaksanaan pengadaan tanah itu sendiri, yang ditujukan ujungnya adalah untuk penciptaan lapangan kerja. Sehingga, apa yang disebut tujuan negara menyejahterakan masyarakat Indonesia bisa direalisasikan,” terang Embun Sari saat membuka kegiatan tersebut.

Baca juga  Mendagri Ucapkan Selamat atas Pengukuhan Anggota Tim Pemeriksa Daerah (TPD)

Embun Sari menuturkan, kendala-kendala yang dialami dalam melaksanakan pengadaan tanah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sudah dicarikan solusinya dan dimuat di dalam UUCK. “Memang di UUCK khususnya tentang pengadaan tanah ada sekitar 12 ketentuan yang diubah, untuk memastikan dapat berjalan dengan lancar pengadaan tanahnya,” jelasnya.

Kemudian, turunan dari UUCK terkait pengadaan tanah, yaitu dengan terbitnya PP Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Menurut Embun Sari, berlakunya PP tersebut dapat mencairkan deadlock yang ada pada regulasi sebelumnya. Namun, masih terdapat beberapa bagian yang dinilai ada disharmoni dengan peraturan lain.

“Sehingga pada kesempatan ini kami memandang perlu sekali, harus bahas dulu secara matang supaya tidak melakukan kesalahan dua kali. Oleh sebab itu, kami mohon masukan dari para pelaksana, hal apa saja yang bisa dikordinasi pada perbaikan PP ini,” ujar Embun Sari. (LS/FM)

Baca juga  Refleksi Reforma Agraria, Atasi Ketimpangan Hak Demi Wujudkan Kepastian Hukum Pertanahan dan Kemakmuran Rakyat

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Latest Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Pemerintah Finalisasi Rencana Induk Pemulihan Pascabencana Sumatra

Agraria.today | Jakarta – Pemerintah menyiapkan rencana induk Percepatan...

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Perkuat Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Wamen Ossy: Targetkan Peta LSD Baru di 17 Provinsi

Agraria.today | Jakarta - Pemerintah berencana memperkuat pelaksanaan pengendalian...

Related Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)....

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah membahas Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagai dasar...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan capaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun...