Terkini AgrariaKemendagri: Satpol PP dan Damkar Garda Terdepan Penegakan Protokol Kesehatan

Kemendagri: Satpol PP dan Damkar Garda Terdepan Penegakan Protokol Kesehatan

AGRARIA.TODAY – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA menegaskan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan merupakan garda terdepan dalam penegakan protokol kesehatan penyebaran Covid-19. Karena itu, perannya dibutuhkan untuk kembali mendisiplinkan masyarakat dalam menaati protokol kesehatan.

Pasalnya ia menilai, lonjakan kasus konfirmasi Covid-19 selain dikarenakan masuknya subvarian omicron BA.4 dan BA.5 yang telah menyebar di 63 negara di dunia, juga terjadi karena menurunnya kedisiplinan masyarakat dalam menegakkan protokol kesehatan.

“Pada Satpol PP dan Pemadam Kebakaran yang dibawah binaan Ditjen Bina Adwil agar menjadi garda terdepan dalam proses ini (penegakan protokol kesehatan),” kata Safrizal saat memberikan pengarahan pada Apel Kesiapan Penyelenggaraan Fungsi Trantibumlinmas dalam Mendukung Kebijakan PPKM Menghadapi Peningkatan Kasus Covid-19, yang dilaksanakan di Plaza Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (12/7/2022).

Baca juga  Satpol PP dan Sat Linmas se-Indonesia Serbu Pariwisata di Mataram

Ia melanjutkan, Satpol PP dan Dinas Damkar merupakan aparatur pemerintah daerah (Pemda) yang bertugas membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan di daerah. Meski demikian, ia meminta Satpol PP dan Damkar mengedepankan tindakan persuasif untuk mengajak masyarakat kembali menggunakan masker.

“Yang kita lakukan ini adalah gerakan persuasif, membagikan masker itu adalah gerakan persuasif sambil menasihati, jangan melakukan tindakan penegakan dulu sampai dengan ada instruksi,” tandasnya.

Satpol PP dan Damkar sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan Trantibumlinmas di daerah juga perlu mengaktifkan patroli penegakan protokol kesehatan di daerah. Ini khususnya dilakukan pada wilayah dengan tingkat mobilitas warga yang tinggi seperti perkantoran, pabrik, taman umum, tempat wisata, lokasi seni dan budaya, restoran, rumah makan/kafe, pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan, serta area publik lainnya.

“Oleh karena itu, para Satpol PP dan Pemadam Kebakaran lakukan patroli yang cukup untuk mengontrol kepatuhan menggunakan masker seperti di pabrik, taman umum, tempat wisata,” ujarnya.

Baca juga  Halal Bihalal Virtual, Gus Menteri Janji Segera Tingkatkan Kesejahteraan Pendamping Desa

Ia juga meminta untuk melakukan pemantauan terhadap penggunaan aplikasi PeduliLindungi pada fasilitas publik di daerah masing-masing. Menurutnya, aplikasi tersebut menjadi salah satu alat kontrol untuk mengecek apakah pengunjung telah melakukan vaksinasi termasuk booster, atau belum.

“Kemudian juga aplikasi PeduliLindungi belum dibatalkan, masih tetap digunakan, lakukan random cek di pintu masuk, (cek) kedisiplinan menggunakan aplikasi PeduliLindungi,” tegas Safrizal.

Sebagai garda terdepan penegakan protokol kesehatan, Satpol PP didampingi Damkar diminta aktif melakukan kegiatan penyerahan bantuan masker kepada masyarakat. Bantuan ini dapat diserahkan secara langsung atau melalui organisasi kemasyarakatan.

Selain itu, Safrizal juga meminta dinas terkait bahu-membahu bersama perangkat daerah lain dan Satgas Covid-19 untuk mendukung serta memperlancar upaya peningkatan vaksinasi dosis lanjutan (booster).

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...