Terkini AgrariaPPPK Liko Tidak Bisa Ajukan Pindah Minimal 10 Tahun, Ini Kata Bupati

PPPK Liko Tidak Bisa Ajukan Pindah Minimal 10 Tahun, Ini Kata Bupati

Limapuluh Kota | Agraria.today — Setelah melalui berbagai seleksi, 266 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) kategori Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru dan non guru akhirnya menerima Surat Keputusan pengangkatan.

Adapun dari 266 orang tersebut, 255 orang merupakan ASN PPPK guru dan 11 orang PPPK non guru. Dan akan ditempatkan sesuai formasi yang dibutuhkan Pemkab. Lima Puluh Kota.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Lima Puluh Kota, Aneta Budi menyampaikan, Seluruh PPPK yang lulus telah melalui seleksi administrasi, kompetensi dan wawancara yang dilaksanakan oleh Kemendikbud Ristek dengan metode Asesmen Nasional Berbasis Komputer.

“Nanti mereka akan ditempatkan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan oleh Pemkab Lima Puluh Kota,” kata Kepala BKD Aneta Budi kepada media di Aula Kantor Bupati, Senin (06/06).

Baca juga  Dorong Pelayanan Publik Lebih Maksimal, Kementerian ATR/BPN Adakan Peningkatan Kualitas PPAT

“Dan minimal 10 tahun kedepan, mereka tidak dibenarkan mengajukan pindah tugas baik antar organisasi dalam daerah maupun keluar dari Kabupaten Lima Puluh Kota,” terang Budi.

Sementara itu saat penyerahan SK pengangkatan kepada 117 ASN PPPK, Bupati Lima Puluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo menekankan sejatinya nilai seorang ASN PPPK tidak ditentukan oleh besaran gaji yang diterima, tetapi dinilai dari pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat.

“Dimanapun kita ditempatkan, kita harus siap. Mengabdilah dengan sungguh-sungguh, jangan pantang menyerah. Karena kita yakin Allah SWT akan memberikan yang terbaik,” kata Bupati.

“Karena kebahagian yang kita peroleh bukan sekedar materi, tapi bagaimana kita bisa menjadikan daerah-daerah sulit itu dipenuhi oleh generasi muda yang memiliki SDM yang tinggi. Itu sasaran kami,” tukuknya.

Setelah penyerahan SK PPPK, Bupati Lima Puluh Kota juga melaksanakan pengambilan Sumpah Pelantikan Jabatan Fungsional Guru Tahap II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Baca juga  Shandy Aulia-Dodit Mulyanto berpasangan dalam film adaptasi Filipina

Kegiatan tersebut juga dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra, Herman Azmar, M.Si, Asisten Administrasi Umum, A. Zuhdi Perama Putra, M.Si, Kepala Dinas Pendidikan Indrawati Munir, S.Pd., M.Pd serta para undangan lainnya.

 

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...