Terkini AgrariaDPRD Apresiasi Pemko Payakumbuh Raih 8 Kali Opini WTP Berturut Turut

DPRD Apresiasi Pemko Payakumbuh Raih 8 Kali Opini WTP Berturut Turut

AGRARIA.TODAY, Payakumbuh — Para wakil rakyat di Kota Payakumbuh menyampaikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kota Payakumbuh yang bisa mempertahankan penghargaan berupa penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan daerah.
Hal itu disampaikan oleh 7 Fraksi melalui juru bicaranya dalam rapat paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Atas Nota Penjelasan Wali Kota Payakumbuh Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021 di kantor DPRD, Jumat (27/5).
“Apresiasi juga kami sampaikan atas capaian Pemerintah Kota Payakumbuh mempertahankan penghargaan berupa penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pengelolaan keuangan daerah,” kata Heri Iswandi, juru bicara Fraksi PKS.
Senada, Juru Bicara Fraksi Gerindra Mawi Etek Arianto turut menyampaikan pihaknya menghargai upaya yang dilaksanakan Pemerintah Kota Payakumbuh dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Payakumbuh Tahun 2021 sesuai dengan waktu dan ketentuan yang berlaku, sehingga dengan adanya laporan ini dapat menjadi pendorong bagi pemerintah daerah untuk peningkatan kinerja yang lebih optimal.
“Demikian halnya penilaian oleh BPK Sumatera Barat dalam bentuk Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang telah delapan kali berturut-turut di raih, Fraksi Partai Gerindra sangat mengapresiasi dan patut kita syukuri dan diharapkan menjadi penyemangat seluruh unsur/komponen penyelenggara negara di lingkungan Kota Payakumbuh untuk melakukan peningkatan kinerja yang lebih akuntable, transparan, bertanggung jawab, professional dan bebas KKN,” kata Mawi.
Sementara itu, mewakili Wali Kota Riza Falepi, Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda membalas dengan turut menyampaikan apresiasi kepada para wakil rakyat yang telah bersinergi dengan baik dengan Pemko Payakumbuh menjalankan pemerintahan yang baik guna memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Apresiasi dari DPRD ini sangat kami hargai sekali, dan kami tentunya akan terus mempertahankan prediket meraih Opini WTP pada tahun-tahun berikutnya. Tanpa DPRD, tentu kami tak bisa jalan sendiri menjalankan pemerintahan,” kata Sekda didampingi kepada BKD Syafwal.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...