Terkini AgrariaKepala BSKDN Kemendagri: Enam Dimensi IPKD Akan Perkuat Pengelolaan Keuangan Daerah

Kepala BSKDN Kemendagri: Enam Dimensi IPKD Akan Perkuat Pengelolaan Keuangan Daerah

AGRARIA.TODAY – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto mengatakan, enam dimensi dalam Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) disusun untuk memperkuat pengelolaan keuangan di daerah. Pemerintah daerah (Pemda) diharapkan memahami masing-masing dimensi untuk mencapai kinerja pengelolaan keuangan yang maksimal.

“Ada enam dimensi IPKD ini mari kita pahami. Selanjutnya mari ini kita jadikan evaluasi bersama untuk daerah kita masing-masing, demi kemajuan kita bersama,” ujar Eko pada acara Bimbingan Teknis IPKD yang berlangsung di Bali, Jumat (10/6/2022).

Keenam dimensi tersebut yakni kesesuaian dokumen perencanaan dengan anggaran, kualitas anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, dan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam kesempatan itu, Eko mengajak Pemda untuk memahami pentingnya masing-masing dimensi. Dalam dokumen kesesuaian dokumen perencanaan, misalnya, Pemda dapat melihat ketepatan rencana yang disusun dengan alokasi yang dianggarkan. Selain itu hal ini juga membantu upaya transparansi.

Baca juga  Penguatan Empat Pilar untuk Dukung Pelaksanaan PPKM Mikro di Daerah

“Sekarang ini teknologi semakin canggih. Kita punya website dan sebagainya, sehingga publik dapat tahu apa yang kita rencanakan dan apa saja yang sedang kita kerjakan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali I Made Gunaja mengucapkan terima kasih kepada BSKDN Kemendagri yang telah memilih Provinsi Bali sebagai tempat penyelenggaraan Bimtek.

“Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Kepala BSKDN dari Kemendagri yang menyelenggarakan Bimtek ini di Bali. Hal ini sejalan dengan strategi pemerintah daerah Bali dalam menjaga pergerakan ekonomi yang positif,” ungkap Gunaja.

Tidak hanya itu, dengan diselenggarakannya Bimtek IPKD ini pula, Gunaja mengharapkan semakin tumbuh gerakan ekonomi baru di Provinsi Bali.

“Ini sesuai dengan semangat Bapak Gubernur untuk membuat penggerak ekonomi baru di Bali selain pariwisata. Diharapkan, Bali tidak hanya (tumbuh) dari sektor pariwisata, tapi juga sektor lain, seperti UMKM,” pungkasnya.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...