AGRARIA.TODAY – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo resmi membuka pertemuan Puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) atau GTRA Summit 2022 yang berlangsung di Marina Towo Mowondu, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Kamis (09/06/2022). Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo sangat menghargai pertemuan GTRA Summit 2022. Ia berharap, pertemuan ini dapat mengintegrasikan semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk bekerja dengan tujuan yang sama, yaitu menyelesaikan masalah pertanahan masyarakat.
“Kalau sudah sengketa itu bahaya. Gara-gara sengketa lahan, dampak sosial ekonominya ke mana-mana, hati-hati. Persoalan yang tidak bisa kita selesaikan, bisa merembet ke sosial dan ekonomi. Tidak hanya bagi masalah tanah, tapi persoalan yang lain kalau kita tidak pernah bekerja terintegrasi,” ujar Jokowi.
Presiden Jokowi lebih lanjut menegaskan permintaannya kepada seluruh kementerian/lembaga baik di pusat maupun daerah, untuk saling terbuka dan saling bersinergi pada tatanan pelaksanaan. Kemudian, ia juga mengingatkan bahwa dirinya tidak bisa menoleransi terjadinya kerugian negara dan masyarakat yang disebabkan oleh ego sektoral dan ego lembaga. Menurutnya, persoalan dimulai dari hal itu, semua pihak harus membuka diri.
“Inilah saatnya, forum ini, kita hancurkan yang namanya tembok sektoral dengan kebijakan satu peta, harus semuanya mendukung ini. Sekarang zamannya teknologi, jangan pakai lagi cara manual. Bangun sistem aplikasi, bangun platform, gimana caranya untuk penyelesaian sertipikat bisa selesai dalam hitungan bukan lagi hari bahkan hitungan jam. Model seperti ini yang harus kita mulai kalau kita tidak mau tertinggal oleh negara lain. Bismillah GTRA Summit 2022 saya nyatakan resmi dibuka!,” tutur Presiden.
Menteri ATR/Kepala BPN, Sofyan A. Djalil dalam laporannya mengatakan, GTRA Summit ini adalah forum untuk membahas kendala yang terjadi karena adanya irisan kewenangan antara beberapa kementerian/lembaga, untuk kemudian dibahas bagaimana teknis penyelesaiannya. Salah satu contoh yang sudah menemukan titik terang, yakni dengan adanya kesepakatan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam memberikan hak atas tanah kepada masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terluar.
“Selama ini kami tidak bisa memberikan hak kepada masyarakat yang tinggal di atas air terutama suku Bajo, sehingga mereka tidak bisa memiliki akses ke financial formal termasuk KUR (Kredit Usaha Rakyat, red) yang telah dialokasikan sebanyak 200 triliun. Mereka tidak bisa mengakses karena mereka tidak punya hak atas tanah. Oleh sebab itu, kami membuat kesepakatan dengan Menteri KKP akhirnya membuat terobosan untuk memberikan hak kepada masyarakat,” terang Sofyan A. Djalil.
Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi mengucapkan rasa syukurnya atas terselenggaranya GTRA Summit 2022 di Wakatobi, setelah sejak 2021 melakukan kerja sama dengan Kementerian ATR/BPN untuk mewujudkan forum sinkronisasi lintas sektor ini. Menurutnya, kegiatan ini sangat penting dan strategis sebagai salah satu wujud implementasi arahan Presiden Jokowi, yaitu membangun dari pinggiran demi mewujudkan Indonesia yang satu secara adil dan merata.
“Melalui pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi rakyat, utamanya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar di nusantara seperti masyarakat suku Bajo ini untuk mendukung Presidensi G20 Indonesia, guna pemulihan ekonomi inklusif yang berwawasan lingkungan,” kata Ali Mazi.
Hadir dalam pembukaan pertemuan Puncak GTRA Summit 2022 ini, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Hugua; Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia; Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono; Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar; Wakil Menteri ATR/Kepala BPN, Surya Tjandra; serta Bupati Wakatobi, Haliana. (LS/FM)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia