Terkini AgrariaLantik Pejabat BNPP, Mendagri Tekankan Pentingnya Penyelesaian Persoalan Batas Negara

Lantik Pejabat BNPP, Mendagri Tekankan Pentingnya Penyelesaian Persoalan Batas Negara

AGRARIA.TODAY – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik Letjen TNI (Purn) Jeffry Apoly Rahawarin sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Rabu (8/6/2022). Dalam kesempatan itu, Mendagri juga melantik Yedi Rahmat sebagai Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.

Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya menyelesaikan persoalan batas negara Indonesia, baik di darat maupun laut. Dia menyebutkan sejumlah titik yang masih memiliki persoalan perbatasan dengan negara lain yang perlu menjadi perhatian, termasuk yang belum diinventarisir. Proses inventarisir ini perlu dilakukan melalui mediasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Mendagri menyadari, luasnya wilayah Indonesia menjadi tantangan tersendiri dalam mengelola perbatasan.

“Dalam konteks ini saya kira yang paling utama adalah meng-clear-kan dispute segmen-segmen perbatasan yang ada, baik di laut maupun di darat,” terang Mendagri yang juga Kepala BNPP.

Baca juga  Ini Tanggapan Jokowi Terhadap Revisi UU KPK

Selain itu, Mendagri juga menyoroti soal tanda batas negara di suatu wilayah. Dia mengungkapkan, ada beberapa daerah yang belum memiliki tanda batas dengan negara lain secara jelas. Kondisi ini memungkinkan terjadinya sengketa dan klaim oleh negara lain di waktu mendatang. Karena itu, keberadaan tanda batas negara tersebut perlu diperhatikan.

Tak hanya itu, Mendagri juga meminta BNPP dapat membangun kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk komponen Kemendagri dalam mengatasi persoalan perbatasan. Misalnya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) yang dapat membantu menyelesaikan persoalan perbatasan.

Kerja sama juga diperlukan dalam mengembangkan daerah perbatasan agar sesuai dengan konsep Presiden Joko Widodo, yakni membangun Indonesia dari pinggiran. Langkah ini sebagai upaya mewujudkan pemerataan pembangunan dan memperkuat sistem pertahanan.

“Kalau daerah-daerah itu tidak berkembang maju (akan) mudah untuk diinstruksi atau masuk unsur-unsur dari luar,” ujarnya.

Baca juga  Pasokan Air Bersih Jadi Kebutuhan Utama Pengungsi Bencana Luwu Utara

Di lain sisi, Mendagri berharap, dengan adanya pejabat yang baru dilantik tersebut dapat semakin memperkuat peran BNPP melalui kinerja dan publikasi yang andal. Dengan demikian, BNPP mampu memiliki citra yang baik di hadapan publik, sehingga perannya kian diakui.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...