Terkini AgrariaDitjen Pol & PUM Kemendagri Sosialisasikan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pemilu dan Pilkada...

Ditjen Pol & PUM Kemendagri Sosialisasikan Nilai-Nilai Pancasila dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

AGRARIA.TODAY – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Pol & PUM) menggelar webinar bertema “Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Mendukung Pemilu Serentak Damai Tahun 2024”, Selasa (7/6/2022). Webinar ini untuk menyosialisasikan bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi penuntun dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

Webinar yang dimoderatori oleh Direktur Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan Ditjen Pol & PUM Kemendagri Drajat Wisnu Setyawan ini menghadirkan tiga narasumber. Para narasumber tersebut yaitu, Deputi Bidang Dukungan Teknis Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Eberta Kawima, Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ahmad Nurwakhid, dan Ketua Yayasan Bentang Merah Putih Yohana Elizabeth.

Dalam sambutannya, Direktur Jenderal (Dirjen) Pol & PUM Kemendagri Bahtiar menyampaikan, Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tak henti-hentinya untuk diinternalisasikan dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak. Sila pertama hingga sila kelima Pancasila mengandung nilai-nilainya tersendiri, Pancasila memberikan batasan terhadap demokrasi yang bersifat universal.

“Demokrasi ini dalam praktik di dunia itu nilainya berbeda antara bangsa yang satu bangsa yang lain, nah, nilai demokrasi yang bagaimana yang hendak kita kembangkan di Indonesia? Dia harus dituntun, dikontrol bahkan gitu, oleh nilai-nilai Pancasila yang lima itu,” kata Bahtiar.

Baca juga  Mendagri Minta Kepala Daerah Percepat Penyelesaian Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Bahtiar mengingatkan seluruh penyelenggara Pemilu dan masyarakat untuk tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam artian tidak memilih pemimpin yang bertentangan dengan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah/mufakat, dan keadilan sosial.

“Jangan pilih calon pemimpin yang kita pastikan akan merusak persatuan dan kesatuan bangsa kita. Nah, tentu demokrasi kita harus musyawarah,” tambahnya.

Sebagaimana yang disampaikan Bahtiar, Deputi Bidang Dukungan Teknis KPU Eberta Kawima menyepakati Pemilu yang nanti akan dilaksanakan harus relevan dengan nilai-nilai yang dikandung Pancasila. Dalam Pancasila terdapat makna baik yang tersurat maupun tersirat sebagai perwujudan dari demokrasi Indonesia.

Eberta menerangkan, terdapat empat poin pentingnya Pemilu sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pertama, sarana terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib. Kedua, memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk menggunakan hak politiknya. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Keempat, mempertahankan kedaulatan rakyat dan tetap tegaknya NKRI.

“Pemilu yang sukses dalam hal penyelenggaraan akan melahirkan pemimpin yang berkualitas yang dapat membawa bangsa ini menjadi lebih baik ke depannya, sesuai dengan pilihan terbanyak hasil pilihan rakyat dari Pemilu dan pemilihan,” terangnya.

Baca juga  Doni Monardo: Tes Swab Bagi Kontak Erat Pasien COVID-19 Gratis di Puskesmas

Di sisi lain, Direktur Pencegahan BNPT Ahmad Nurwakhid menuturkan, terdapat ancaman berupa radikalisme dan terorisme yang mengancam ideologi Pancasila. Radikalisme menjadi dasar semua terorisme, suatu kelompok yang menginginkan perubahan mendasar secara radikal. Semua teroris berpaham radikal dan bersikap intoleran/eksklusif. Dalam konteks Pemilu/Pilkada, golongan ini sebenarnya anti-demokrasi dan menunggangi demokrasi untuk kepentingan politiknya.

“Radikalisme dan terorisme ini adalah gerakan politik kekuasaan untuk mengambil alih kekuasaan dan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi agama menurut versi mereka,” jelas Ahmad.

Sementara itu, Ketua Yayasan Bentang Merah Putih Yohana Elizabeth menambahkan, organisasi masyarakat (ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan komunitas memiliki peran penting dalam membantu kinerja pemerintah. Ini juga untuk terciptanya pemimpin yang nasionalis, berwawasan kebangsaan dan berintegrasi di tengah bonus demografi yang dialami Indonesia.

Dalam menginternalisasi nilai Pancasila, komunitas masyarakat berperan untuk memperkuat sistem pendidikan, peningkatan jati diri dan karakter bangsa, peningkatan komitmen pemimpin nasional, serta peningkatan pemahaman nilai-nilai Pancasila.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...