Terkini AgrariaKepala BSKDN Kemendagri: Samakan Sudut Pandang, Kunci Sinergisitas Pemerintah Pusat dan Daerah

Kepala BSKDN Kemendagri: Samakan Sudut Pandang, Kunci Sinergisitas Pemerintah Pusat dan Daerah

AGRARIA.TODAY – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Eko Prasetyanto menilai, kesamaan sudut pandang dalam menuntaskan berbagai persoalan pelayanan publik merupakan kunci keberhasilan sinergisitas hubungan pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, pihaknya berikhtiar untuk terus melakukan dialog dan komunikasi yang intensif dengan jajaran pemerintah di berbagai tingkatan agar beragam persoalan dapat diatasi.

“Hal yang paling susah adalah menyatukan mindset untuk maju bersama. Padahal Indonesia tidak akan maju kalau provinsi-provinsinya tidak maju. Semua saling berkaitan. Mari kita pahami ini bersama-sama,” ujar Eko pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pembinaan Hubungan Pusat dan Daerah dalam Strategi Kebijakan Dalam Negeri yang berlangsung di Gedung PKK Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Kabupaten Mamuju, Kamis (2/6/2022).

Menurut Eko, dengan menyadari hal tersebut, akan tumbuh semangat saling membantu dan bekerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Tentunya, upaya tersebut tidak hanya dapat dilakukan oleh BSKDN dan pemerintah provinsi semata. Langkah ini perlu memerlukan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta kolaborasi dari tingkat desa. Dirinya mengajak berbagai pihak untuk dapat menyatukan pemahaman tersebut.

Baca juga  Pansus DPRD & Pemko Sepakati 12.107 Kk Penerima Bansos Dari APBD Payakumbuh

Dalam kesempatan itu, Eko menyampaikan, sejatinya berbagai kebijakan yang tengah dikerjakan oleh pemerintah memiliki landasan hukum. Dirinya mencontohkan, beragam indeks yang disusun BSKDN Kemendagri telah memiliki dasar regulasi yang yang kuat. Karena itu, dirinya meminta agar hal itu dapat dikomomunikasikan kepada jajaran terkait lainnya di daerah.

“Regulasinya sudah lengkap. Sekarang tinggal komitmen dan kemauan kita, Bapak dan Ibu. Tinggal dipelajari, dipahami, dikomunikasikan, dan diterapkan dalam tugas dan fungsi kita,” tandas Eko.

Sementara itu, Penjabat (Pj.) Gubernur Sulbar Akmal Malik yang turut hadir dalam acara tersebut menyampaikan apresiasinya kepada BSKDN Kemendagri. Dirinya meminta agar para peserta rapat dapat mempelajari berbagai materi yang diberikan, serta dapat menerapkannya dalam menjalankan tugas sehari-hari.

“Insya Allah pertemuan ini akan menggugah teman-teman dari kabupaten dan Provinsi Sulawesi Barat untuk berbuat yang lebih baik lagi di masa akan datang,” tandas Akmal.

Latest Articles

Upaya Berkelanjutan Satgas PRR Sukses Normalisasi Puluhan Sungai dan Muara Terdampak Bencana

Agraria.today - Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi...

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...