AGRARIA.TODAY – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membutuhkan peran pemerintah daerah (Pemda) dalam melaksanakan Program Strategis Nasional (PSN). Salah satunya, yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang bertujuan mendaftarkan seluruh bidang tanah hingga ke penjuru Indonesia. Peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan PTSL sangat penting karena menyentuh masyarakat secara langsung.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra saat menghadiri pertemuan dengan Bupati Halmahera Barat, James Uang beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Bupati Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, Selasa (24/05/2022). Menurutnya, tidak semua masyarakat khususnya di wilayah tersebut yang menyadari pentingnya sertipikasi sebagai kepastian hukum hak atas tanahnya.
“Jadi masih ada sebagian masyarakat yang tidak semangat dan tidak ingin diterbitkan sertipikat. Kalau memang target ingin tercapai, kita butuh bantuan dari pemerintah daerah untuk meyakinkan masyarakat,” ujar Surya Tjandra di hadapan jajaran Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan perwakilan Kantor Pertanahan se-Provinsi Maluku Utara.
Ia melanjutkan, keringanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dapat menjadi strategi dan solusi dalam rangka mempercepat pendaftaran tanah di Kabupaten Halmahera Barat. “Dengan disertipikatkan barangkali masyarakat menjadi bertanggung jawab membayar bayar pajak secara rutin. Pemda dapat membantu menggratiskan BPHTB (pada pendaftaran pertama saja). Setelah itu pada proses peralihan dan lainnya pemda mendapatkan pajak secara terus menerus,” tuturnya.
Bupati Halmahera Barat, James Uang mengungkapkan, pihaknya siap untuk berkoordinasi atas program yang telah dikerjakan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam bidang pertanahan. Ia juga berharap kunjungan kerja kali ini dapat menyelesaikan beberapa masalah yang dihadapi.
“Pada kunjungan Bapak Wakil Menteri hari ini kami berharap dapat menyelesaikan status tanah pemerintah agar tidak tumpang tindih, aset-aset pemerintah daerah agar segera dapat disertipikasi, serta segera dituntaskan sehingga ada kejelasan status di wilayah tersebut,” terang James Uang.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara, Abdul Azis mengharapkan dukungan penuh pemerintah daerah dalam percepatan PTSL. “Maluku Utara targetnya 2024 adalah Provinsi Lengkap. Intinya kami memohon partisipasi aktif dari jajaran Bupati, Wali Kota se-Maluku Utara. Oleh karena itu pada kesempatan ini sekali lagi untuk kolaborasi antara Kantor Pertanahan dengan jajaran pemerintah, khususnya dari jajaran Bapak Bupati dan Forkopimda,” tegasnya.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat, Arman Anwar melaporkan bahwa penerbitan sertipikat dari tahun 2017 sampai 2021 melalui PTSL terus meningkat. Hal ini lantaran eratnya koordinasi bersama dengan pemerintah daerah maupun instansi Forkopimda. “Kalau ada aset-aset yang masuk di wilayah PTSL dapat di sertipikatkan. Di Halmahera Barat masih terdapat beberapa desa yang sampai saat ini belum ada kualifikasi pelaksanaan PTSL,” pungkasnya.
Adapun dalam kesempatan ini turut dilakukan penyerahan sertipikat hasil program PTSL kepada perwakilan masyarakat. Selanjutnya, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN menyaksikan penandatanganan berita acara hibah berupa tanah dari pemerintah daerah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat. (YS/AM)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia