AGRARIA.TODAY – Menyongsong kebangkitan nasional dari pandemi Covid-19, pemerintah terus berupaya mengakselerasi pemulihan ekonomi di tahun 2022. Salah satu langkah yang diambil ialah pengoptimalan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) oleh setiap kementerian/lembaga, tak terkecuali Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Penyerapan APBN melalui PBJ dianggap bernilai penting sebagai salah satu pemantik terciptanya pemulihan ekonomi nasional.
Staf Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Gabriel Triwibawa menjelaskan, belanja pemerintah melalui PBJ dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyiapkan lapangan kerja, dan mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat.
“Belanja APBN lewat PBJ itu dapat memunculkan multiplier effect, di mana pelaku usaha barang dan jasa yang memanfaatkan APBN akan berkontribusi pada kegiatan perekonomian. Pelaku usaha bisa belanja membeli bahan dan barang, bisa membayar gaji karyawan, kemudian gaji karyawan dibagi ke keluarga untuk belanja konsumsi. Ini menunjukan bahwa benar APBN itu akan membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” ujar Gabriel Triwibawa saat membuka acara Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa yang berlangsung secara daring dan luring di Aula Prona Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (12/04/2022).
Gabriel Triwibawa kemudian menjelaskan, sebanyak 54 persen atau kurang lebih 4,3 triliun rupiah dari total anggaran Kementerian ATR/BPN akan diserap melalui PBJ. Oleh karena itu, Pejabat Pembuat Kebijakan (PPK) dan Tata Usaha dari seluruh satuan kerja Kementerian ATR/BPN di daerah yang mengelola belanja PBJ, harus memiliki strategi yang jitu guna memaksimalkan pertumbuhan ekonomi berbagai kalangan masyarakat. “Kalau saja kinerja kita menyelenggarakan 4,3 triliun ini tidak baik, tentu kehidupan ekonomi penyedia barang dan jasa juga tidak perform,” jelasnya.
Potensi kebangkitan ekonomi melalui APBN ini kemudian semakin didorong dengan kebijakan pemerintah yang mengharuskan setiap kementerian/lembaga mengalokasikan 40 persen dari anggaran belanja barang dan jasa menggunakan produk dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sekurang-kurangnya 25 persen. “Pak Menteri (Sofyan A. Djalil, red) juga berpesan kepada kita para Tata Usaha dan Pejabat PBJ, tolong disiapkan agar pemenuhan komponen dalam negeri 25 persen dan belanja 40 persen dari UMKM itu terpenuhi. Karena memang ketika menggunakan produk UMKM, perekonomian rakyat menjadi menggeliat, kita semakin survive dan kita bisa segera recovery,” tutur Gabriel Triwibawa.
Selaras dengan pernyataan tersebut, Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan Kementerian ATR/BPN, Agustin I. Samosir menyampaikan, pemenuhan 25 persen TKDN dan belanja 40 persen kepada UMKM merupakan sebuah tantangan yang harus dijawab PPK dan Tata Usaha di seluruh satuan kerja. Salah satu langkah sederhana yang dilakukan Kementerian ATR/BPN ialah menggunakan jasa UMKM dalam penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa tersebut. “Dan sekarang pemenuhan TKDN dan belanja UMKM sudah terasa dalam kegiatan kita. Kita selalu berusaha untuk mengukur sejauh mungkin untuk mandat TKDN kita terpenuhi termasuk porsi UMKM mencapai angka 40 persen,” jelas Agustin I. Samosir.
Lebih lanjut, Agustin I. Samosir mengatakan bahwa proses PBJ dari Kementerian ATR/BPN bergerak menuju arah yang positif. Hal itu ditunjukkan dengan sejumlah capaian di antaranya menjadi kementerian dengan transaksi tertinggi pada aplikasi Bela Pengadaan bentukan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP); ditunjuk sebagai lembaga penyelenggara clearing house PBJ oleh LKPP; mendapat skor 91 dalam proses PBJ dari Komisi Pemberantas Korupsi (KPK).
Adapun kegiatan pada Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa yang berlangsung secara daring dan luring di Kementerian ATR/BPN ini antara lain Pengenalan Katalog Sektoral, Bela Pengadaan, serta Toko Daring oleh perwakilan dari LKPP; pemberian materi oleh beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; dan diakhiri dengan diskusi persiapan penganggaran, fungsi PBJ, dan proses pengadaan langsung/tender. Dalam acara ini, turut hadir Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Kementerian Perindustrian, Direktur Pengembangan Sistem Katalog LKPP, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan PPK Kementerian ATR/BPN di seluruh satuan kerja yang ada di Indonesia. (JM/LS)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia