AGRARIA.TODAY – Saat ini Pemerintah Republik Indonesia (RI) mulai mencermati hal-hal yang mendukung adanya Blue Economy atau Ekonomi Biru, di mana laut menjadi sumber kesejahteraan utama bagi masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga memiliki tugas dalam peningkatan taraf hidup masyarakat serta memberikan kepastian Hak atas Tanah (HAT) khususnya bagi masyarakat wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, dan pulau-pulau kecil terluar.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Surya Tjandra dalam acara Workshop yang diselenggarakan oleh Universitas Airlangga dan Eco Nusa dengan tema “Mendobrak Ekonomi Biru Melalui Inovasi Laut Berkelanjutan” melalui pertemuan daring, Kamis (07/04/2022).
Surya Tjandra menjelaskan, dalam pemulihan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif harus dimulai dari penataan pemanfaatan tanah serta ruang. Menurutnya, hal ini hanya dapat terwujud dengan sinkronisasi lintas sektor, salah satunya melalui konsep integrated coastal management, yaitu upaya peningkatan kapasitas aparatur dengan memberikan dasar untuk memahami dan mampu menerapkan prinsip-prinsip terkait dasar-dasar pengawasan pantai sesuai peraturan yang berlaku.
“Setidaknya melibatkan beberapa kementerian/lembaga (K/L). Mulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI (ESDM), termasuk Kementerian ATR/BPN. Ini merupakan tantangan dalam mendorong terwujudnya Blue Economy, yaitu begitu banyaknya sektor yang bekerja di dalamnya,” tuturnya.
Lebih lanjut, Surya Tjandra menjelaskan beberapa tantangan pokok yang dihadapi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. “Salah satunya persoalan kemiskinan yang absolut dan struktur masyarakat setempat. Perlu perhatian serius, kantung-kantung kemiskinan banyak terjadi di daerah ini,” ungkap Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN.
Dalam rangka mendorong Blue Economy, perlu komitmen bersama untuk tetap menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Surya Tjandra pun mengingatkan terkait pentingnya menjaga budaya maritim nusantara dengan mengutip apa yang disampaikan Hilmar Farid Budayawan yang saat ini menjadi Direktur Jenderal Kebudayaan. “Kehancuran terparah dari kolonialisme ini adalah pupusnya budaya maritim Nusantara, yang awalnya menjadi ciri khas dan kekuatan, menjadi melulu budaya daratan,” sambung Surya Tjandra.
Ia mengungkapkan, persoalan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil ini menjadi salah satu bahasan utama dalam kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022, yaitu sebuah forum kolaborasi lintas sektor yang diinisiasi oleh Kementerian ATR/BPN untuk percepatan Reforma Agraria. GTRA Summit 2022 juga bertepatan dengan Presidensi G20, sehingga diangkatlah tema pemulihan ekonomi yang inklusif dan berwawasan lingkungan melalui Reforma Agraria, harmonisasi tata ruang, dan pemberdayaan masyarakat pesisir dan kepulauan.
“Upaya proaktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau kecil menjadi sangat penting dalam agenda G20, yaitu mendorong pemulihan ekonomi yang inklusif, dalam artian: no one is left behind,” pungkas Surya Tjandra. (TA/RS)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia