Terkini AgrariaDengan Dana Desa, Presiden Ingin Potensi Desa Menjadi Kekuatan Ekonomi

Dengan Dana Desa, Presiden Ingin Potensi Desa Menjadi Kekuatan Ekonomi

Kebijakan dana desa, dalam tahapan-tahapan selanjutnya, diharapkan tidak semata untuk pembangunan infrastruktur saja. Presiden berharap agar dana desa ini dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan sumber daya manusia dan penggarapan potensi desa.

Kepala Negara mengatakan, dalam acara Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 di Palembang Sport and Convention Center, Sumatra Selatan, Minggu, 25 November 2018, dana desa juga mesti digunakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat di pedesaan. Salah satunya dengan memanfaatkan dana desa untuk menanggulangi masalah gizi buruk dan stunting yang ada di desa-desa.

“Ini menyangkut sumber daya manusia kita ke depan. Kita ini harus bersaing dengan negara-negara lain. Kalau tidak disiapkan dari sekarang sangat berat. Kita harus ngomong apa adanya, sangat berat bersaing dengan negara-negara lain yang selalu memperbaiki SDM kita,” tuturnya.

Baca juga  Kemendagri Matangkan Rancangan Perppu Pemilu untuk Akomodir DOB Papua

Selain itu, Presiden juga menjelaskan bahwa sudah saatnya bagi pemerintah desa mulai memikirkan potensi-potensi yang dimiliki desa untuk dikemas menjadi sebuah kekuatan ekonomi desa tersebut. Dalam hal ini, dana desa dapat digunakan untuk membangun dan mendorong pariwisata di suatu desa.

“Selain infrastruktur, dana-dana itu bisa digunakan untuk membangun misalnya pariwisata di desa. Sekarang banyak orang kota yang kepingin melihat desa lagi seperti apa,” kata Presiden.

Dirinya kemudian memberikan satu contoh nyata mengenai transformasi desa yang dahulu dapat dikatakan sebagai desa tertinggal yang dihinggapi masalah kemiskinan dan pengangguran menjadi sebuah desa yang memiliki nilai ekonomi tinggi.

“Saya berikan contoh program pariwisata desa. Ada yang namanya Desa Ponggok ini punya mata air yang dibangun dan dijadikan tempat wisata untuk berenang untuk menyelam,” ujarnya.

Pemerintah desa setempat yang terletak di Klaten, Jawa Tengah, saat itu membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan memanfaatkan potensi pariwisata air. Dana desa sebesar kurang lebih Rp800 juta pada tahun anggaran 2017 dimanfaatkan pemerintah setempat untuk membangun infrastruktur desa penunjang pariwisata tersebut.

Baca juga  Tol Desari Diresmikan, Struktur Jaringan Jalan Kawasan Jabodetabek Semakin Lengkap

“Hasilnya satu tahun bisa mendatangkan income Rp14 miliar. Ini menjadi kekuatan desa,” ucap Presiden.

Presiden secara khusus mengapresiasi pemanfaatan dana desa yang dilakukan Desa Ponggok. Ia mengajak desa-desa lainnya yang memiliki potensi serupa untuk belajar dan meniru apa yang dilakukan desa tersebut.

“Saya lihat banyak sekali desa-desa yang sangat indah yang perlu disentuh sedikit. Dengan dana desa, bisa jadi produk yang bisa dipasarkan dengan baik. Kalau di situ bisa mendatangkan orang menjadi tempat pariwisata artinya warung-warung akan buka, ada tukang parkir mendapatkan pekerjaan, ada income untuk desa. Itu akan ke mana-mana larinya,” tandasnya.

Latest Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Pemerintah Finalisasi Rencana Induk Pemulihan Pascabencana Sumatra

Agraria.today | Jakarta – Pemerintah menyiapkan rencana induk Percepatan...

Kasatgas Tito: Pemulihan Pascabencana Sumatera Capai Kemajuan Signifikan, Huntap Jadi Prioritas

Agraria.today | Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sekaligus...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Perkuat Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, Wamen Ossy: Targetkan Peta LSD Baru di 17 Provinsi

Agraria.today | Jakarta - Pemerintah berencana memperkuat pelaksanaan pengendalian...

Related Articles

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan, Berhasil Tindaklanjuti RHP BPK RI 90,8%

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)....

Kementerian ATR/BPN Bahas Dasar Penyusunan Anggaran 2027, Fokuskan Efisiensi dan Kualitas Layanan

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah membahas Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) sebagai dasar...

Raker Bersama Komisi II DPR RI, Menteri Nusron Paparkan Capaian Kinerja dan Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2026

Agraria.today | Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melaporkan capaian kinerja dan realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun...