PALEMBANG – Hal tersebut dikatakan saat menghadiri kegiatan Evaluasi Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 di Kota Palembang, Minggu (25/11).
“Pembangunan yang selama ini saya kerjakan, memang orientasinya kita ubah, kita balik. Pembangunan kita mulai dari desa. Anggaran dana desa yang dikucurkan ke seluruh Tanah Air, tahun 2015 sebesar Rp20 Triliun, tahun 2016 Rp47 Triliun, tahun 2017 Rp60 Triliun, dan tahun 2018 Rp60 Triliun. Tahun depan Rp70 Triliun. Jadi sampai saat ini sudah Rp187 Triliun. Kita salurkan ke kurang lebih 74 ribu desa di seluruh Tanah Air,” ungkapnya kepada ribuan pegiat desa se-Sumatera Selatan.
Ia mengatakan, dana desa telah membantu pembangunan ragam infrastruktur desa seperti jalan, irigasi, jembatan, embung untuk pengairan, saluran irigai, dan sebagainya.
Ke depan, ia ingin dana desa mulai bergeser membantu desa dari sisi pemberdayaan ekonomi dan inovasi desa.
“Saya ingatkan. Satu, baik jalan, jembatan, irigasi, embung, PAUD, saya titip agar pembelian materialnya itu dilakukan di desa itu juga. Kalau di desa itu tidak ada, beli paling jauh di kecamtan. Agar uang itu berputar di desa atau maksimal kecamatan,” kata Presiden mengingatkan.
Selain material, ia juga ingatkan agar pembangunan dana desa merekrut pekerja dari desa setempat. Menurutnya, selain memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat, cara tersebut juga akan meningkatkan perputaran uang di desa.
“Orang di desa, tenaga kerja itu setelah dibayar, uangnya, belinya juga di desa itu. Sehingga uangnya ya muter di situ. Setelah lima tahun berjalan, penurunan kemiskinan, stunting, gizi buruk akan kelihatan itu,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo yang mendampingi Presiden Joko Widodo pada kegiatan tersebut mengatakan, dana desa memiliki impact cukup besar yang telah diakui oleh dunia.
Tercatat, sebanyak 23 negara telah dikirim ke Indonesia untuk belajar mengelola dana desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia.
“Bahkan IFAD, Bank Dunia, telah merujuk Indonesia untuk dijadikan contoh pembangunan desa di dunia,” ujarnya.
Di sisi lain, Menteri Eko juga mengatakan, bahwa kepala desa tidak perlu takut dalam mengelola dana desa. Menurutnya, selama tidak korupsi, kepala desa tidak akan dikriminalisasi.
“Kalau kepala desa melakukan kesalahan yang sifatnya hanya soal administrasi, itu tidak boleh dikriminalisasi. Kepala desa jangan takut,” ujarnya.