Terkini AgrariaPrioritas Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Desa

Prioritas Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Desa

LAMPUNG TIMUR – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam kegiatan evaluasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan sosialisasi prioritas penggunaan dana desa 2019 di Islamic Center Kabupaten Lampung Timur, Lampung, Jumat (23/11).

Dalam kegiatan evaluasi dan sosialisasi tersebut, Menteri Eko memberikan arahan kepada para kepala desa (kades), anggota BPD, pendamping desa, pengurus BUMDes, penggiat Posyandu dan PAUD desa, serta masyarakat yang hadir di Islamic Center Lampung Timur.

Dalam arahannya, Mendes PDTT Eko meminta agar desa-desa di seluruh Lampung bisa membuat berbagai inovasi-inovasi dalam memanfaatkan penggunaan dana desanya untuk peningkatan SDM dan menciptakan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan potensi desa masing-masing.

“Dengan hampir tercukupinya infrastruktur dasar di banyak desa-desa di Indonesia, maka prioritas penggunaan dana desa mulai diarahkan untuk lebih pada kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan ekonomi desa. Hal ini diharapkan, masyarakat desa bisa lebih kreatif dan berinovasi dalam memanfaatkan potensi yang ada di desanya. Sehingga pertumbuhan ekonomi desa dan masyarakat desanya akan terus mengalami peningkatan,” katanya.

Kemendes PDTT bersama dengan Bank Dunia telah melakukan pendampingan dalam program Bursa Inovasi Desa di 434 kabupaten di seluruh Indonesia. Saat ini terdapat sebanyak 30.000 inovasi desa yang telah dikumpulkan dalam bentuk dokumen tertulis maupun bentuk video yang bisa diikuti dan dikembangkan oleh masyarakat dari desa lain di Indonesia.

Baca juga  Sekjen Kemendes Himbau ASN Jaga Netralitas dan Gunakan Hak Pilih

“Berbagai inovasi desa akan dishare agar bisa ditiru oleh desa-desa lainnya supaya desa-desa lainnya akan menjadi lebih berkembang dan maju,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Menteri Eko menyampaikan terkait pelaksanaan program dana desa yang saat ini berjalan cukup baik meskipun sempat mengalami tantangan dan masalah pada awal-awal mulai dikucurkannya dana desa pada 2015.

Adapun permasalahan tersebut terjadi di antaranya karena pada awalnya Kepala Desa dan Perangkat Desa belum mempunyai pengalaman mengelola keuangan negara dan desa belum mempunyai perangkat yang lengkap untuk mengelola keuangan negara serta kondisi geografis dan infrastruktur dasar di banyak desa yang menyulitkan.

“Sehingga di tahun pertama, dari Rp 20,67 Triliun yang dialokasikan hanya 82 persen yang berhasil diserap. Namun, dengan komitmen kuat dari seluruh perangkat desa, pemerintah provinsi, kabupaten, dan dukungan pendampingan yang terus ditingkatkan dan juga dukungan dari Kepolisian RI, Kejaksaan, BPKP dan BPK, maka dari tahun ke tahun tata kelolanya terus membaik. Hal ini bisa dilihat dari penyerapan Dana Desa yang juga terus membaik,” paparnya.

Bukan hanya penyerapan saja, ternyata dari dana desa yang digelontorkan hingga saat ini telah mampu menunjukkan hasil terbaiknya dengan telah terbangunnya sarana dan prasarana penunjang aktivitas ekonomi masyarakat, seperti terbangunnya 1.028.225 meter jembatan, jalan desa 158.619 kilo meter, pasar desa  sebanyak 7.421 unit, kegiatan BUMDesa sebanyak 35.145 unit, embung desa sebanyak 3.026 unit, sarana irigasi sebanyak 39.656 unit serta sarana-prasarana penunjang lainnya.

Baca juga  PLN dorong pertumbuhan pengguna industri di Jatim

Selain itu,  dengan dana desa juga telah terbangunnya sarana prasarana penunjang kualitas hidup masyarakat desa melalui pembangunan 942.927 unit sarana air bersih, 178.034 unit MCK, 8.028 unit Polindes, 48.694 unit PAUD, 18.477 unit Posyandu, serta drainase 39.920.120 unit maupun sumur bor sebanyak 37.662 unit.

Menteri Eko menambahkan bahwa pembangunan dengan dana desa yang diiringi dengan program-program pemerintah dari berbagai Kementerian/Lembaga telah dapat mengurangi angka kemiskinan, angka stunting, dan angka pengangguran di perdesaan.

“Dalam 4 tahun ini terjadi penurunan kemiskinan yang cukup baik dan pada satu tahun terkhir ini terjadi penurunan orang miskin di Indonesia sebanyak 1,82 juta orang. Dan yang mengembirakan, penurunan kemiskinan di desa lebih dari 1,29 juta jiwa. Dua kali lebih besar dari di kota yang hanya sebesar 580 Ribu. Selain itu, terjadi penurunan stunting dari 37 persen ke 30 persen,” katanya.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...