Terkini AgrariaKemendagri Berikan Asistensi dan Pendampingan SIPD Keuangan Daerah kepada Pemkab Pasangkayu

Kemendagri Berikan Asistensi dan Pendampingan SIPD Keuangan Daerah kepada Pemkab Pasangkayu

AGRARIA.TODAY – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) memberikan asistensi dan pendampingan pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) kepada jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasangkayu, Sulawesi Barat, Kamis (17/3/2022). Gelaran tersebut dilaksanakan di Makassar dan berlangsung selama 3 hari, dari Kamis (17/3/2022) hingga Sabtu (19/3/2022).

Kegiatan ini diikuti Bupati Pasangkayu dan jajarannya, di antaranya Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten, Staf Ahli, Staf Khusus, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Sekretaris OPD, Kepala Subbagian Program, dan operator SIPD dari seluruh OPD Kabupaten Pasangkayu.

Pada kesempatan itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan pentingnya pemanfaatan SIPD bagi pemerintah daerah (Pemda). Pasalnya, melalui terobosan tersebut, sejumlah layanan pemerintah dapat dilakukan secara terintegrasi.

“Manfaat dari SIPD antara lain adalah terintegrasinya seluruh proses perencanaan dan penganggaran, sampai dengan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan dalam pengelolaan keuangan daerah. Perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah lebih efektif, efisien, dan akuntabel,” ujar Fatoni.

Baca juga  Presiden: Penggunaan Kewenangan Polri Harus Didukung oleh Perkembangan Teknologi Mutakhir

Lebih lanjut, Fatoni mengatakan SIPD juga akan mendorong adanya transparansi dalam pelayanan Pemda. Bahkan, hal ini juga dapat memudahkan Pemda melakukan pengawasan dan audit anggaran.

“Dengan SIPD tidak ada lagi duplikasi anggaran, penyeragaman semua proses perencanaan dan tata kelola keuangan daerah, berkurangnya kegiatan pendukung, dan mengoptimalkan kegiatan utama. Belanja aplikasi tidak perlu lagi dianggarkan di pemda, pengawasan dan audit menjadi lebih mudah dan memperkuat prinsip money follow program,” kata dia.

Di sisi lain, tambah Fatoni, melalui penggunaan SIPD waktu yang diperlukan dalam proses perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih singkat. Terlebih, dalam pemanfaatan SIPD tidak diperlukan tenaga yang banyak, serta kertas dan alat tulis kantor lainnya. Dengan demikian, hal ini dinilai membuat segalanya lebih praktis, efektif, dan efisien.

Di akhir sambutannya, Fatoni mengajak jajaran pemda lebih optimal dalam memahami SIPD. Bila dalam penerapannya ditemukan kesulitan, Fatoni mengimbau pemda untuk langsung menanyakan kepada Ditjen Bina Keuda Kemendargi melalui help desk maupun narahubung yang tersedia.

Baca juga  Bank Tanah Wujudkan Keadilan Pertanahan dan Keadilan Ekonomi

“Bapak dan Ibu harus betul-betul memahami SIPD, dan menularkan ilmunya kepada yang lain. Kalau ada kesulitan, bisa hubungi kami kapan saja. Bisa melalui help desk, hubungi nomor telepon dan WA, bisa virtual dan bisa datang langsung ke Kemendagri, diberikan penjelasan secara gratis, tidak perlu bayar,” jelas Fatoni.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...