Terkini AgrariaPresiden Jokowi Tinjau Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera di Lampung

Presiden Jokowi Tinjau Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera di Lampung

Presiden Joko Widodo setibanya di Provinsi Lampung dalam kunjungan kerja hari ini langsung melakukan peninjauan jalan tol Trans Sumatera. Lokasi peninjauan tersebut tepatnya berada di ruas Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar dengan panjang keseluruhan mencapai 140,83 kilometer.

Ruas jalan tol tersebut nantinya akan terhubung hingga Palembang dengan panjang kurang lebih 350 kilometer.

“Kita harapkan ini (Bakauheni-Terbanggi Besar) akan diselesaikan Desember ini. Kemudian yang sampai Palembang akan kita selesaikan nanti pertengahan 2019,” kata Presiden pada Jumat, 23 November 2018.

Adanya jalan tol ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kelancaran mobilitas barang dan orang di Pulau Sumatera. Dengan ruas jalan tol Trans Sumatera yang akan tersambung satu sama lain, distribusi logistik akan menjadi lebih efisien. Terhubungnya kawasan-kawasan industri dan ekonomi khusus dengan jalan tol Trans Sumatera ini juga akan membuat kawasan tersebut semakin diminati para investor.

Baca juga  Perangi Mafia Tanah, Kementerian ATR/BPN Percepat Pendaftaran Tanah dan Kerja Sama dengan Aparat Penegak Hukum

“Kita harapkan dengan terbangunnya ini daya saing akan lebih baik, titik-titik pertumbuhan ekonomi di sekitar jalan ini akan terintegrasikan nantinya dengan kawasan-kawasan industri dan kawasan-kawasan ekonomi khusus yang semua sedang dalam proses dibangun,” ujar Presiden.

Adapun untuk keseluruhan, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa jalan tol Trans Sumatera diperkirakan akan terhubung mulai dari Bakauheni hingga Banda Aceh pada tahun 2024 mendatang.

“Tadi saya baru saja hitung-hitungan dengan Pak Menteri PU (Pekerjaan Umum), mungkin 2024 insyaallah,” tuturnya.

Untuk diketahui ruas jalan tol yang ditinjau Presiden kali ini sudah berada dalam tahap penyelesaian akhir di mana proses pembangunan fisik telah mencapai di atas 96 persen. Diperkirakan ruas tersebut sudah dapat dioperasikan pada Desember 2018 ini.

Tampak hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam peninjauan ini, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Lampung M Ridho Ficardo

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...