Terkini AgrariaKemendagri Lakukan Pembinaan Terhadap Daerah yang Kurang Inovatif

Kemendagri Lakukan Pembinaan Terhadap Daerah yang Kurang Inovatif

AGRARIA.TODAY – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kemendagri melakukan pembinaan kepada daerah-daerah yang berpredikat kurang inovatif dan tidak dapat dinilai berdasarkan pengukuran Indeks Inovasi Daerah (IID) tahun lalu.

Pembinaan ini dilakukan dalam agenda “Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Inovasi Daerah pada Daerah Kurang Inovatif dan Tidak Dapat Dinilai”, di Hotel Sahid Surabaya, Rabu (9/3/2022). Kegiatan tersebut sebagai tindak lanjut dari instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam gelaran Innovative Government Award 2021.

Plh. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Eko Prasetyanto menyampaikan, kegiatan ini merupakan wujud pembinaan inovasi daerah secara nyata.

“(Inovasi) harus selalu ditumbuhkembangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena inovasi bukanlah sebuah urusan, tetapi ada di setiap urusan pemerintahan,” kata Eko saat membuka acara.

Baca juga  Pertama kali, Presiden akan serahkan sertifikat TORA di Kalimantan

Eko berharap kegiatan ini dapat memacu dan memotivasi pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara kreatif, solutif, dan inovatif. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih mudah, lebih pintar dan lebih baik.

“Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong arah penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional dengan memperkuat inovasi,” ucapnya.

Di sisi lain, Eko mengungkapkan dengan adanya pembinaan inovasi ini, nantinya diharapkan daerah mampu mengoptimalkan anggaran, memangkas jalur birokrasi, dan mempersingkat waktu pelayanan publik.

“Filosofi inovasi tersebut diharapkan dapat mewujudkan smart city, and smart regional sebagai cikal bakal pemerintahan Indonesia yang smart government,” terangnya.

Dia juga meminta peran serta Kepala Daerah, anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara (ASN) perangkat daerah, dan anggota masyarakat untuk menginisiasi inovasi guna mendorong peningkatan pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Baca juga  Formasi Baru PNS Kementerian ATR/BPN Dikukuhkan sebagai Jabatan Fungsional

Sebagai informasi, kegiatan pembinaan tersebut akan dilangsungkan bertahap mulai 8 Maret sampai dengan 14 April 2022 mendatang. Dijadwalkan akan diselenggarakan di enam kota, yakni Surabaya, Medan, Jayapura, Ambon, Makassar, dan Yogyakarta.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...