Terkini AgrariaKementerian ATR/BPN Tingkatkan Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

Kementerian ATR/BPN Tingkatkan Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

AGRARIA.TODAY – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus melakukan peningkatan Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta pejabat fungsional auditor. Hal ini dilakukan agar dapat mendukung tercapainya tujuan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP), yaitu untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien dalam pelaporan keuangan, pengamanan aset, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kementerian ATR/BPN melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyelenggarakan Pelatihan SPIP Terintegrasi bagi pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Pelatihan dilaksanakan secara daring pada 7 s.d. 11 Maret 2022.

Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Sunraizal dalam sambutannya pada pembukaan Pelatihan Penyelenggaraan SPIP Integratif menuturkan bahwa maturitas SPIP merupakan salah satu unsur yang dinilai dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. “Proses penilaian dilakukan untuk mengukur tingkat penyelenggaraan SPIP yang berfokus pada tiga komponen, yaitu kualitas penetapan tujuan, penyelenggaraan struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP,” ucap Sunraizal pada Senin (07/03/2022).

Baca juga  Pastikan Pengadaan Tanah Sesuai Prosedur, Menteri Nusron Tinjau Langsung Akses KCIC Karawang

Lebih lanjut, Sunraizal mengungkapkan bahwa Kementerian ATR/BPN telah menyusun rencana strategis dalam waktu lima tahun ke depan, yaitu 2020-2024. Arah kebijakan Kementerian ATR/BPN antara lain mengoptimalisasikan Reforma Agraria, terwujudnya pendaftaran seluruh bidang tanah di Indonesia, terwujudnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh wilayah Indonesia, menjadikan Kementerian ATR/BPN sebagai pusat informasi pertanahan yang berbasis teknologi informasi, terwujudnya kantor layanan modern, mengoptimalkan layanan informasi pertanahan, dan mewujudkan standar kompetensi SDM profesional menuju birokrasi berstandar dunia.

“Setiap tahun dalam pencapaian arah kebijakan serta tujuan, ditetapkan tema-tema yang wajib diimplementasikan. Untuk tahun 2022 ini, tema yang diangkat adalah berbasis elektronik, dan selanjutnya tetap mempertahankan kualitas-kualitas di dalam pelaksanaan. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, tentunya perlu dilakukan perencanaan dan implementasi di lapangan sesuai dengan yang sudah ditetapkan dan itu wajib menjadi tekad kita untuk bisa dicapai,” tutur Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN.

Baca juga  Timbulkan Efek Jera dan Keberlanjutan Lingkungan, Kementerian ATR/BPN Mengedepankan Sanksi Administratif dalam Penertiban Tata Ruang

Pelaksanaan pelatihan ini juga dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien dan transparan, serta akuntabel. Menurut Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, diperlukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintah dengan berpedoman kepada SPIP. “Jadi di dalam pelaksanaannya kita wajib membangun sistem pengendalian internal, juga menaati peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kita wajib menyusun dan mengimplementasikan pedoman tentang pelaksanaan penilaian penyelenggaraan SPIP,” ujar Sunraizal.

Mengingat pentingnya pelatihan tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN berharap agar seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan dengan serius. Sehingga nantinya para peserta dapat memahami dan sekaligus mengimplementasikan ilmu yang didapat pada unit kerja masing-masing. (LS/FT)

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...