Terkini AgrariaPLN Siap Pasok Kebutuhan Listrik Industri di Sulawesi dengan Energi Hijau

PLN Siap Pasok Kebutuhan Listrik Industri di Sulawesi dengan Energi Hijau

Dalam RUPTL 2021-2030, khusus untuk wilayah Sulawesi tambahan pembangkit EBT mencapai 397 MW.

AGRARIA.TODAY – PT PLN (Persero) siap memasok listrik yang andal dari energi hijau untuk kawasan industri di Sulawesi. Hal ini sesuai dengan upaya perseroan mengejar target net zero emmision di tahun 2060.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, kebutuhan listrik di Sulawesi akan meningkat seiring dengan beroperasinya sejumlah kawasan industri di wilayah tersebut. Apalagi, di Sulawesi terdapat 3 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), yaitu KEK Palu, KEK Likupang dan KEK Bitung.

“Untuk mendorong pertumbuhan investasi yang berdampak pada masyarakat. PLN siap memenuhi kebutuhan listrik kawasan industri di Sulawesi,” tutur Darmawan.

Menurut Darmawan, PLN siap memenuhi kebutuhan listrik kawasan industri di Sulawesi dengan energi hijau, mengingat potensi energi baru terbarukan (EBT) di wilayah Sulawesi terbilang sangat melimpah, mulai dari sumber daya air, panas bumi, tenaga bayu, dan lainnya.

“Potensi PLTA di Sulsel saja berdasarkan data ESDM cukup besar, jika dimaksimalkan dapat menghasilkan daya sengat hingga 2.946,8 megawatt (MW),” tutur Darmawan.

Dia melanjutkan, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, secara nasional porsi penambahan pembangkit EBT sebesar 51,6 persen, lebih besar dibandingkan penambahan pembangkit fosil sebesar 48,4 persen. Khusus untuk wilayah Sulawesi akan dikembangkan pembangkit sebesar 783,09 MW.

Baca juga  Tegas Larang Mudik, Menteri Perhubungan: Kami Imbau untuk Tetap di Rumah Saja

“Tambahan pembangkit tersebut sebagian besar merupakan pembangkit EBT mencapai 397 MW atau 51 persen. Sementara sisanya pembangkit fosil sebesar 386 MW atau 49 persen,” ujarnya.

Darmawan mengungkapkan, kebutuhan listrik di wilayah Sulawesi saat ini sebagian telah dipenuhi oleh pembangkit listrik berbasis EBT, seperti di Sistem Sulawesi Bagian Utara ditopang Solar PV Plant di Sumalata dengan kapasitas 2 MW, Solar PV Plant Isimu 10 MW, Solar PV Plant Likupang 15 MW, serta PLTP Lahendong sebesar 120 MW.

Untuk di Sidrap PLN mengandalkan PLTB dengan kapasitas 77 MW, sedangkan di selatan Sulawesi ada PLTB Jeneponto dengan kapasitas 66 MW. Wilayah Sulawesi Tenggara dan Selatan juga ditopang oleh pembangkit EBT, HPP Poso Peaker 515 MW, HPP Bakaru 126 MW, HPP Bili Bili 19,5 MW.

Pengoperasian pembangkit listrik berbasis EBT tersebut pun terus bertambah, dengan diresmikannya Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso dan PLTA Malea. Dua PLTA tersebut meningkatkan kapasitas terpasang pembangkit EBT di sistem kelistrikan Sulawesi mencapai 1,05 Giga Watt (GW) atau mencapai 33 persen dari bauran energi Sulawesi. Pembangkit EBT di Sulawesi didominasi oleh PLTA sebesar 778,16 MW. Selain itu, ada PLTS dengan total kapasitas terpasang 27,62 MW, PLTB dengan kapasitas terpasang 130 MW dan PLTP dengan kapasitas 114,80 MW.

Baca juga  Jamin Hak Pilih di Pilpres, Mendagri Ingatkan Warga Pro Aktif Merekam Data

Langkah ini juga sejalan dengan pembuktian pemerintah Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan G20. Indonesia berperan aktif dalam mengurangi emisi karbon dunia melalui agresif dalam membangun pembangkit listrik berbasis energi bersih.

“PLTA Poso dan PLTA Malea jadi bukti kontribusi aktif PLN dalam mencapai target bauran energi nasional dan target NDC dunia,” kata Darmawan.

Namun, dalam mengakselerasi pembangunan EBT, PLN tak bisa sendiri. Perlu adanya kolaborasi dan sinergi baik bersama BUMN maupun swasta dalam mendukung cita-cita NDC.

“PLN tidak bisa sendiri. Perlu dukungan semua pihak. Kami terbuka atas keterlibatan dalam sisi investasi ataupun pendanaan, khususnya para peserta G20,” tutup Darmawan.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...