Terkini AgrariaPresiden Jokowi: Investasi dengan Insentif Harus Memperkuat Industri dan Ekonomi Nasional

Presiden Jokowi: Investasi dengan Insentif Harus Memperkuat Industri dan Ekonomi Nasional

Investasi dan ekspor merupakan kunci dari pertumbuhan ekonomi. Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika memimpin rapat terbatas tentang Kebijakan Investasi dan Perpajakan di Istana Kepresidenan Bogor pada Rabu, 21 November 2018.

Di bidang investasi, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah dan akan terus melakukan perbaikan agar iklim investasi di Indonesia semakin kompetitif dengan negara lainnya.

“Saya minta agar kebijakan-kebijakan yang terkait dengan investasi, dengan insentif-insentif perpajakan perlu kita evaluasi secara berkala sehingga lebih menarik dibandingkan dengan negara-negara lain dan betul-betul bisa berjalan efektif di dalam pelaksanaannya,” ujar Presiden.

Presiden melanjutkan, defisit transaksi berjalan dan neraca perdagangan Indonesia memerlukan perbaikan, dan melalui investasi dan ekspor inilah perbaikan tersebut hendak dijalankan.

Kepala Negara mengingatkan, investasi yang nantinya mendapatkan insentif harus mampu memperkuat industri dan perekonomian nasional.

Baca juga  Presiden gelar rapat Karhutla di Riau

“Kita juga harus memastikan bahwa investasi yang mendapatkan insentif adalah sektor-sektor yang betul-betul memperkuat industri kita, betul-betul memperkuat ekonomi nasional kita, bisa mendorong proses transformasi ekonomi hilirisasi dari bahan mentah kepada industri pengolahan, dan memperkuat industri yang berorientasi ekspor yang bisa memberikan nilai tambah,” ucapnya.

Sehingga, lanjut Presiden, kita bisa merevitalisasi industri dan dapat mengurangi bahan baku serta menumbuhkan industri yang memanfaatkan sumber daya ekonomi lokal yang dimiliki.

Selain itu, tak kalah penting, Presiden menekankan kebijakan investasi yang dikeluarkan pemerintah harus didesain sedemikian rupa untuk memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan kata lain, usaha-usaha kecil harus mendapatkan keuntungan dari kebijakan investasi tersebut.

“Kebijakan investasi harus betul-betul didesain sesuai dengan target kepentingan nasional kita, bukan hanya dalam penciptaan lapangan pekerjaan baru dan menurunkan angka pengangguran, tetapi harus juga bisa memperkuat pelaku ekonomi domestik khususnya usaha mikro, usaha kecil, dan menengah dengan memanfaatkan peluang alih teknologi yang ada serta mendorong kemitraan usaha besar dengan usaha menengah, kecil, dan mikro,” ujar Presiden.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...