Terkini AgrariaKemendagri Uraikan Dampak Positif Integrasi SIPD dengan ARKAS

Kemendagri Uraikan Dampak Positif Integrasi SIPD dengan ARKAS

AGRARIA.TODAY – Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni menjelaskan, pemerintah serius dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Keseriusan itu salah satunya melalui sinergi dari tiga kementerian, yakni Kemendagri, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam mendorong pengembangan sistem informasi Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS).

Hal itu disampaikan Fatoni saat memberikan sambutan mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam acara Peluncuran Merdeka Belajar Episode 16 bertajuk “Akselerasi dan Peningkatan Pendanaan Satuan Pendidikan” secara virtual, Selasa (15/2/2022).

Fatoni membeberkan berbagai manfaat dari penggunaan aplikasi tersebut. Menurutnya, aplikasi itu dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dengan berbagai fitur yang tersedia, yakni di bidang perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan. Selain itu, aplikasi ini juga memiliki layanan pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS di satuan pendidikan dasar maupun menengah secara nasional. Apalagi pada 2022, ARKAS telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikembangkan Kemendagri.

Baca juga  Ekspor Tanaman Hias Indonesia Siap Merambah Mancanegara

“Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah di satuan pendidikan dasar dan menengah secara nasional,” ujar Fatoni

Fatoni mengungkapkan, melalui sistem informasi ARKAS, diharapkan data anggaran di satuan pendidikan dapat digunakan langsung untuk kepentingan pencatatan keuangan daerah. Selain itu, penerapan aplikasi tersebut diharapkan sejalan dengan kebijakan Satu Data Indonesia tanpa melalui proses administrasi birokrasi panjang dan berulang.

“Tujuan ARKAS untuk mengukur pembelanjaan dana BOS di sekolah terkait 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP), menjamin tercapainya penggunaan sumber dana efisien, efektif, berkeadilan, dan berkesinambungan,” terang Fatoni.

Selain itu, adanya sistem tersebut juga mendorong upaya integrasi dan sinkronisasi pendanaan kegiatan di sekolah, sehingga keperluan data sekolah dapat saling terhubung satu sama lain.

Baca juga  Tak Takut dengan Persaingan, Presiden Jokowi: Hadapi dengan Kreativitas, Inovasi, dan Kecepatan

“Melalui sistem informasi ARKAS dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran satuan pendidikan berbasis teknologi Informasi. (Selain itu juga) tersinkronnya laporan realisasi anggaran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dengan laporan penggunaan dana BOS per tahap sebagai syarat penyaluran tahap berikutnya,” tandas Fatoni.

Latest Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Kementerian ATR/BPN Jadi Supporting Utama PSN Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat

Agraria.today | Palembang - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan...

Ruko Berstatus HGB Bisa Jadi Hak Milik, Simak Syarat dan Ketentuannya

Agraria.today | Jakarta - Status hak atas tanah menjadi...

Optimalisasi Lahan HGU Jadi Salah Satu Strategi Satgas PPR Percepat Huntap

Agraria.today - Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas...

Related Articles

Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat Penyusunan RDTR untuk Optimalkan Potensi Daerah

Agraria.today | Mataram - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau pemerintah daerah (Pemda) di Provinsi Nusa Tenggara Barat...

Setiap ASN Adalah Humas, CPNS ATR/BPN Perlu Menjadi Penghubung Informasi yang Dipahami Masyarakat

Agraria.today | Cikeas - Dalam era digital yang serba cepat dan terbuka, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional...

Ikuti Arahan WFH di Hari Jumat, Kementerian ATR/BPN Pastikan Layanan Pertanahan Tetap Berjalan Optimal

Agraria.today | Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menetapkan kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini merujuk...